PEKANBARU - Tren pengunduran diri pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadi sorotan.

Terbaru, Kepala BKD Riau, Mamun Murod mengundurkan diri pada Februari lalu dengan alasan akan fokus pada keluarga dan mencoba bisnis baru.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menanggapi santai fenomena ini, menegaskan bahwa masih banyak tenaga kompeten yang siap menggantikan.

"Banyak orang yang bisa menggantikan mereka. Jadi, tidak ada masalah bagi kita," kata dia, Selasa (4/3/2025).

Menurut Wahid, pejabat yang mundur atau diganti, adalah hal yang biasa dalam birokrasi. Dia memastikan tidak akan berdampak signifikan terhadap pelayanan publik di masing-masing OPD tersebut.

"Kepala OPD yang mengundurkan diri, itu hak mereka. Kita hormati dan hargai keputusan tersebut," ujar Abdul Wahid.

Dilanjutkannya, Pemerintah Provinsi Riau akan segera melakukan asesmen atau uji kompetensi terhadap calon pengganti agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"Seleksi dilakukan secara transparan dan profesional. Sistemnya tentu asesmen. Kita ingin melihat paparan mereka dulu," jelasnya.

Untuk diketahui, kurang dari satu tahun, empat pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Adapun empat pejabat tersebut diantaranya Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Riau, Zainal Arifin dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Riau, Rahmad Ramadyanto yang mengundurkan diri pada April 2024 lalu.

Disusul pada Februari 2025, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Mamun Murod. Terbaru, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Imron Rosyadi yang turut mengundurkan diri.

Penulis: Sri Wahyuni
Editor: M Iqbal