PEKANBARU - Lima pintu air Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) kembali dibuka dengan ketinggian 1,7 meter, menyebabkan banjir di bantaran Sungai Kampar. Kondisi ini semakin memprihatinkan bagi masyarakat terdampak.

Anggota DPRD Riau Dapil Kampar, Efrinaldi, meminta Gubernur Riau, Abdul Wahid, turun langsung ke lokasi untuk memberikan motivasi dan mencari solusi bagi warga.

"Kami melihat kondisi masyarakat di bantaran Sungai Kampar sangat memprihatinkan. Banjir ini bukan hanya merendam rumah mereka, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak besar setelah air surut," kata Efrinaldi, Senin (3/3/2025).

"Kami meminta Gubernur turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat dan memberikan motivasi kepada mereka," sambungnya dalam sidang paripurna DPRD Riau.

Selain itu, Efrinaldi juga menyoroti kurangnya perhatian dari pihak PLN terhadap masyarakat yang terdampak. Menurutnya, sejauh ini belum ada bantuan atau langkah konkret dari PLN untuk membantu warga.

"Sampai sekarang, belum ada perhatian dari PLN, baik dalam bentuk bantuan maupun solusi bagi masyarakat yang terdampak. Seharusnya ada tanggung jawab moral dari PLN dalam menghadapi situasi ini," tegasnya.

Menanggapi desakan tersebut, Gubernur Riau, Abdul Wahid menyatakan pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk meninjau kondisi banjir di Kampar.

"Kami sudah menerima laporan terkait banjir akibat dibukanya pintu air PLTA. Untuk itu, kami akan langsung eksekusi dan hari ini juga akan turun ke lokasi untuk melihat langsung dampak yang terjadi," kata Abdul Wahid kepada halloriau.com.

Gubernur juga berjanji akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PLN, guna mencari solusi agar kejadian serupa bisa diminimalisir di masa mendatang.

"Kami juga akan meminta perhatian dari PLN agar ada langkah nyata bagi masyarakat terdampak. Jangan sampai banjir ini hanya dianggap sebagai siklus tahunan tanpa ada solusi yang jelas," tambahnya.

Banjir di bantaran Sungai Kampar tidak hanya berdampak pada warga Kampar, tetapi juga berpotensi meluas ke Kabupaten Pelalawan.

Oleh karena itu, langkah cepat dari pemerintah dan pihak terkait sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak semakin dirugikan.

Editor: Barkah