PEKANBARU – Polda Riau bersama Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Riau menggelar koordinasi strategis guna mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan Dana Desa 2025.

Pertemuan ini berlangsung pada Selasa (25/2/2025) di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, di kediaman Ketua APDESI Riau, Zulfahrianto atau yang akrab disapa Anto Sontang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Panit 1 Subdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Riau, IPTU Shafwan, beserta tim. Mereka membahas langkah-langkah pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ketua APDESI Riau, Zulfahrianto, mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk menggunakan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) secara efektif dan efisien.

“Saya mengajak seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk berkomitmen menjalankan anggaran desa secara transparan dan akuntabel, tanpa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, BPK, dan Inspektorat, harus menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak menyalahgunakan dana yang telah dipercayakan kepada desa,” ujar Zulfahrianto.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Riau yang telah bermitra dengan APDESI, untuk membangun pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN.

Dia berharap, sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dapat membantu mewujudkan pemerintahan desa yang transparan serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. (Rilis)