PEKANBARU - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru menunjukkan komitmennya dalam menegakkan aturan tarif parkir baru.

Berbagai permasalahan di lapangan, seperti perebutan lahan parkir, tindakan premanisme, dan ketidaksesuaian tarif, menjadi fokus utama Dishub untuk segera ditindaklanjuti.

"Kami menerima laporan mengenai intimidasi dan perebutan lahan parkir oleh oknum tertentu. Bahkan, ada laporan langsung kepada kami mengenai pengambilalihan lokasi parkir secara sepihak. Selain itu, kami juga menerima pengaduan tentang parkir sembarangan dan juru parkir yang tidak memberikan pelayanan dengan baik," kata Kepala Dishub Pekanbaru Yuliarso dilansir dari laman resmi Pemko Pekanbaru, Selasa (25/2/2025).

Dishub Pekanbaru menyadari bahwa pengawasan terhadap lebih dari 1.500 juru parkir bukanlah tugas yang mudah.

Namun, mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa tarif parkir baru, yaitu Rp1.000 untuk roda dua dan Rp2.000 untuk roda empat, diterapkan secara konsisten.

"Kami telah menerima keluhan dari masyarakat yang masih dimintai tarif parkir lama. Kami akan menindaklanjuti hal ini dengan memberi peringatan kepada operator dan juru parkir yang tidak mematuhi aturan," kata dia lagi.

Selain penindakan terhadap juru parkir nakal, Dishub Pekanbaru juga gencar melakukan sosialisasi tarif parkir baru. Mereka menyadari bahwa informasi yang tidak bertanggung jawab di media sosial dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Padahal, kebijakan ini telah melalui kajian panjang dan dibahas dalam perda serta pembahasan bersama pemerintah daerah," tegasnya.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Dishub Pekanbaru telah menyiapkan beberapa langkah strategis, antara lain sosialisasi tarif baru secara masif dan terstruktur, koordinasi dengan instansi terkait dan media massa dan evaluasi dan penyesuaian tarif parkir.

Kemudian, enyediaan sarana dan prasarana parkir yang memadai, dukungan dari aparat penegak hukum, koordinasi intensif dengan Pemko dan DPRD serta adendum PKS dengan pihak pengelola parkir.

"Kami menyadari bahwa perubahan ini membutuhkan adaptasi. Namun, kami optimistis dengan dukungan semua pihak, kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekanbaru," tutup Yuliarso.