PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, akan menggelar lelang non-eksekusi Barang Milik Daerah (BMD) berupa kendaraan dinas.

Proses lelang ini akan dilakukan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru mulai 18 hingga 25 Februari mendatang dengan metode open bidding.

Sebanyak 23 unit mobil dinas dilelang dalam dua kategori, yakni 17 unit dijual secara satuan dan 6 unit dalam satu paket. Jenis kendaraan yang dilelang beragam, mulai dari Mitsubishi, Nissan, Mercedes Benz, Mazda, Toyota, Isuzu, hingga KIA.

Seluruh proses lelang akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi yang dapat diakses di laman resmi http://www.lelang.go.id. 

Calon peserta diharuskan mendaftar dan mengaktifkan akun pada laman tersebut dengan mengunggah softcopy KTP, serta memasukkan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening pribadi. Peserta yang tidak melengkapi berkas atau menggunakan KTP yang tidak berlaku dapat ditolak keikutsertaannya meskipun akunnya aktif.

Batas akhir penawaran ditetapkan hingga pukul 10:00 WIB pada 25 Februari. Setelah penawaran ditutup, pemenang lelang akan diumumkan secara resmi.

Kepala BPKAD Riau, Indra, menyebut total nilai perolehan BMD yang dilelang mencapai Rp7,48 miliar. “Kendaraan dinas ini sudah memenuhi persyaratan usia minimum tujuh tahun,” ujarnya.

Menurut Indra, lelang ini bertujuan untuk mengoptimalkan barang milik daerah yang tidak terpakai atau yang lebih menguntungkan jika dijual. “Penjualan BMD dilakukan agar barang yang tidak digunakan dapat memberikan manfaat ekonomi lebih bagi daerah,” tambahnya.

Lelang BMD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Pasal 339 ayat (1) peraturan tersebut mengamanatkan bahwa penjualan barang milik daerah harus dilakukan melalui lelang kecuali dalam hal tertentu.

Penjualan melalui lelang tidak hanya memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Selain kepastian hukum, lelang ini juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkas Indra dikutip dari MC.Riau. (*)