PEKANBARU - Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) menyerukan pentingnya penegakan konstitusi organisasi demi menjaga marwah dan integritas wartawan.

Seruan ini mengemuka pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dewan Kehormatan PWI dan DK PWI Provinsi se-Indonesia yang diselenggarakan sebagai rangkaian acara Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Pekanbaru, Jumat (7/2/2025) malam.

Rakornas dipimpin Ketua DK PWI Sasongko Tedjo, dihadiri Sekretaris DKP PWI Nurcholis MA Basyari, Anggota DK PWI Helmi Burman, serta para ketua dan sekretaris DKP. Selain itu, hadir pula Pengurus Harian PWI Pusat.

"Penegakan Kontitusi menjadi kunci penting untuk menjaga marwah Organisasi PWI dan Integritas wartawan. Konstitusi PWI yang terdiri dari Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) merupakan panduan etika dan moralitas pengelolaan Organisasi yang amanah atau good governance dan perilaku wartawan profesional dan beretika," kata Sasongko.

Sasongko Tedjo memaparkan bahwa para ketua dan sekretaris DKP yang hadir dalam Rakornas tersebut satu suara mengenai penegakan konstitusi sebagai komitmen dalam berorganisasi.

Menurutnya, jika komitmen tersebut tidak ada, siapa pun tidak layak menjadi anggota PWI, apalagi menjadi pengurus.

Berkenaan dengan hal itu, lanjut Sasongko, Rakornas DK-DKP PWI menyepakati rekomendasi kepada Pengurus Harian untuk menjalankan organisasi dengan berpedoman pada peraturan agar organisasi berjalan dengan baik dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.