BAGANSIAPIAPI - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan Dismissal terkait sengketa pemilihan kepala daerah serentak pada 4 Februari 2025. Salah satu daerah yang gugatan sengketa Pilkadanya ditolak adalah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Dengan demikian, hasil putusan Dismissal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2024, baik yang non-gugatan maupun hasil Dismissal, akan dilantik bersama pada 20 Februari 2025.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil, Fauzi Efrizal, setelah memimpin rapat pendahuluan persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rohil terpilih, H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles, Rabu (5/2/2025) di ruang sekda Lantai 3 Kantor Bupati Rohil.

"Tadi kita sudah melaksanakan rapat pendahuluan persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak 2024 lalu. Kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa sudah ada putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi terhadap proses pilkada Rohil, sehingga pasangan H.Bistamam - Jhony Carles ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rohil terpilih Pilkada Rohil," kata Fauzi Efrizal.

Menyikapi hasil putusan MK tersebut, terang Fauzi Efrizal, Pemkab Rohil perlu melakukan persiapan-persiapan, karena nantinya banyak proses yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pelantikan kepala daerah ini.

Persiapan ini tidak hanya di daerah saja, tapi sampai nanti pada saat sebelum hari H pelantikan oleh Presiden RI di Jakarta.

"Dalam hal ini tentunya Pemerintah daerah akan melakukan persiapan untuk pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rohil terpilih yakni H. Bistamam - Jhony Carles, dimana proses persiapan tersebut sesuai dengan tahapan yang sudah dijadwalkan oleh Mendagri," jelas Sekda.

Setelah dibacakan putusan Dismissal oleh MK, kata Fauzi, saat ini Pemkab Rohil sedang menunggu surat resmi putusan MK tentang penetapan pemenang Pilkada Rohil Tahun 2024. Dari hasil penetapan putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hilir juga sudah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan status Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

"Untuk proses selanjutnya, hasil dari rapat pleno KPU Tetang penetapan status Bupati dan Wakil Bupati terpilih di sampaikan ke DPRD untuk dilakukannya proses tahapan paripurna. Dimana paripurna DPRD tersebut akan dilaksanakan dua tahap yaitu Paripurna pengusulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk dilantik dan paripurna pemberhentian Bupati dan wakil Bupati yang sudah habis masa jabatannya," terangnya.

Selanjutnya, terang Fauzi Efrizal, memasuki tahapan rapat paripurna DPRD Rohil terkait pengusulan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Rohil, hasilnya akan disampaikan ke Mendagri melalui Gubernur Riau untuk diproses dan diterbitkan SK Mendagri, untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rohil terpilih yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta.

"Setelah proses pelantikan, masih ada pelaksanaan orientasi yang akan dilakukan oleh Kepala daerah yang telah dilantik, hal itu sesuai dengan program Presiden RI Prabowo Subianto. Orientasi ini tidak hanya dilaksanakan oleh Kepala daerah saja tapi juga para menteri," terangnya.

Rapat pendahuluan persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rohil terpilih tersebut juga dihadiri Asisten I Pemkab Rohil Ferry H.Parya, Plt Asisten III Samsuri, Sekwan Sarman Syahroni, Kadis Kominfo Indra Gunawan didampingi Kabid IKP Juni Rahmat serta Kabag Tapem Robby Kurniawan dan Kabag Protokol Mardiah.

Penulis: Afrizal
Editor: M Iqbal