BENGKALIS – Wakil Ketua DPRD Bengkalis bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis dan Pimpinan Politeknik Negeri Bengkalis melakukan kunjungan kerja ke Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau.

Ini mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait pengelolaan dana BPDP-KS, terutama mengenai program beasiswa pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang mekanisme penyaluran dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), yang diketahui bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari pungutan ekspor sawit.

Dana tersebut kemudian dialokasikan kembali untuk kepentingan sektor perkebunan kelapa sawit, termasuk program beasiswa bagi anak-anak buruh tani sawit, supir truk sawit, dan keluarga kurang mampu yang terkait dengan industri sawit.

Rombongan DPRD Bengkalis dan Politeknik Negeri Bengkalis disambut oleh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APKASINDO Riau. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo, Dr Gulat ME Manurung, MP, C.IMA, Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo, Dr Rino Afrino, MM, serta sejumlah pengurus lainnya.

Dr Gulat ME Manurung dalam sambutannya menegaskan bahwa dana BPDP-KS merupakan hasil dari pungutan ekspor sawit dan digunakan untuk mendukung sektor perkebunan kelapa sawit. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap wacana perubahan BPDP-KS menjadi BPDP. Gulat menjelaskan bahwa salah satu manfaat utama dari dana tersebut adalah program beasiswa bagi anak-anak yang terkait dengan industri sawit.

“Pada tahun 2024, terdapat 3.000 kuota beasiswa yang tersebar di 23 kampus mitra BPDP-KS di Indonesia. Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah dengan jumlah penerima terbanyak, mencapai 149 orang,” ujar Gulat. Ia menambahkan, keberhasilan ini tidak lepas dari perjuangan Bang Samda dan tim yang tak kenal lelah membimbing para calon penerima beasiswa.

Selain membahas program beasiswa, pertemuan ini juga menyoroti perbedaan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit antara petani swadaya dan mitra plasma. Gulat mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan dari Peraturan Gubernur (Pergub) Riau No. 77 Tahun 2020 tentang harga TBS.

“Dari 25 provinsi penghasil sawit, hanya Riau yang memiliki regulasi harga TBS mitra swadaya. Ini harus dimanfaatkan agar petani swadaya mendapatkan harga yang lebih layak,” tegas Gulat.

Ia juga menekankan pentingnya perusahaan kelapa sawit (PKS) komersial untuk menjalin kemitraan dengan petani swadaya. Jika tidak, DPRD Bengkalis diminta untuk mengusulkan pencabutan izin usaha PKS yang menolak kemitraan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai hasil dari pertemuan ini, beberapa langkah konkret langsung disusun. Untuk program beasiswa, Sekjen DPP Apkasindo, Dr Rino Afrino, ditugaskan untuk mendampingi Politeknik Negeri Bengkalis. Sementara itu, Dr Eko Jaya Siallagan akan menangani Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan Dr Mulono Aprianto akan mengawal riset terkait sawit.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Ahmad Husein, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin.

“Kami melihat bagaimana APKASINDO telah berkontribusi bagi petani sawit dan berharap kerja sama ini semakin erat, khususnya dalam memperjuangkan beasiswa bagi anak-anak Bengkalis,” ujarnya.

Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Jhony Custer, juga menegaskan kesiapan institusinya untuk menjadi mitra dalam pengembangan SDM sawit.

"Kami siap bekerja sama dengan APKASINDO dan BPDP-KS untuk meningkatkan kualitas SDM dan teknologi informasi di sektor ini,” katanya.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat membuka jalan bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BPDP-KS, serta memperkuat program-program yang mendukung petani sawit dan pengembangan SDM di Kabupaten Bengkalis. Dengan sinergi antara DPRD, APKASINDO, dan Politeknik Negeri Bengkalis, diharapkan sektor kelapa sawit di Riau dapat terus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (rilis)