JAKARTA – Anggota DPR RI asal Riau, Hendry Munief, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah pemerintah dalam mengawal investigasi kasus penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Riau di Malaysia yang berujung tewas. Hendry menilai tindakan Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal kasus ini sudah tepat, mengingat tugas seorang kepala negara adalah menjaga keamanan rakyat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.

"Kita mendukung penuh Pak Presiden untuk mengawal kasus penembakan WNI di Malaysia. Langkah ini memastikan keadilan bagi para korban dan memberikan keamanan bagi WNI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," tegas Hendry Munief saat dihubungi pada Sabtu (1/2/2025).

Hendry juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming dari sindikat yang menjanjikan upah atau gaji besar untuk bekerja di luar negeri. Dia menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan lembaga khusus yang menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri secara resmi dan aman.

"Silakan ikuti program pemerintah. Selain pekerjaan yang dicarikan, para calon tenaga kerja akan diberikan pelatihan khusus dan dipantau keamanannya di negara tempat bekerja. Mari kita manfaatkan program pemerintah ini," ujar Hendry.

Kasus ini bermula pada 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, ketika petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Akibat insiden tersebut, satu WNI asal Riau tewas, sementara empat WNI lainnya mengalami luka-luka dan kini telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dengan kondisi yang stabil.

Hendry Munief menyayangkan tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Malaysia. "Apapun motifnya, tindakan mereka jangan sampai menghilangkan nyawa. Atas nama masyarakat Riau, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mengawal kasus ini," kata Hendry.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur telah mendapatkan informasi bahwa WNI yang tewas tersebut memiliki inisial B dan berasal dari Riau. KBRI juga telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui para korban pada Rabu, 29 Januari 2025. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI Kuala Lumpur memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum guna memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia.

"Kami akan terus mendampingi korban dan keluarga untuk memastikan keadilan ditegakkan," kata perwakilan KBRI

Hendry Munief kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan memanfaatkan jalur resmi yang disediakan pemerintah jika ingin bekerja di luar negeri. "Jangan sampai kita menjadi korban dari praktik-praktik ilegal yang justru membahayakan nyawa," pungkasnya. (rilis)