Home / DPRD Pekanbaru | |||||||||
Zulkardi Minta Masterplan Pengendalian Banjir Pekanbaru Direvisi Senin, 20/01/2025 | 22:22 | |||||||||
Anggota DPRD Pekanbaru, Zulkardi saat meninjau lokasi banjir (foto/IG Zulkardi) PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi menyoroti persoalan banjir yang hingga saat ini masih menjadi keluhan masyarakat. Ia meminta harus dilakukan pemetaan terhadap lokasi atau titik-titik banjir terbaru. Pasalnya kondisi titik banjir yang saat ini terjadi sudah tidak sesuai dengan yang ada di masterplan pengendalian banjir. Mengingat sudah banyaknya kondisi lingkungan yang berubah dengan adanya pembangunan. Untuk itu perlu revisi masterplan, dengan dibantu data terbaru sumber banjir dari setiap RT dan RW. Salah satu titik banjir yang menjadi sorotan Zulkardi yakni, di Jalan M. Nur dan Jalan Harapan Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai. "Kita sudah punya Masterplan Penanganan Banjir yang dibuat pada tahun 2021 lalu, namun sayangnya hingga kini masih belum dijalankan. Sebelum ini dijalankan, alangkah baiknya dilakukan revisi terlebih dahulu karena lokasi banjir di Pekanbaru terus bertambah. Setiap perangkat RT dan RW harus memberikan laporan lokasi atau titik rawan banjir, sehingga bisa dimasukkan ke dalam masterplan penanganan banjir kita," Sebut Zulkardi, Senin (20/1/2025) Zulkardi menambahkan, penanganan banjir jangka pendek di wilayah Rumbai khususnya di Kelurahan Limbungan, sementara bisa diatasi dengan merutinkan kegiatan gotong royong masal. Selain melakukan penggalian sedimen atau normalisasi parit, nantinya juga akan dilakukan penggalian aliran parit ke arah Sungai Siak yang menjadi tempat pembuangan akhir. "Kalau melihat kondisinya, daerah Rumbai itu kan memang rendah ya. Ditambah lagi adanya aktifitas pasang surut Sungai Siak, kalau hujan dua jam aja langsung banjir. Sementara itu, untuk menunggu pemerintah bergerak kan juga butuh waktu," kata Zulkardi. "Jadi tidak ada salahnya, masyarakat kembali mengaktifkan kegiatan gotong royong membersihkan aliran parit. Pasalnya, aliran parit yang selama ini tersumbat membuat air tidak mengalir dengan baik sehingga menimbulkan banjir. Kalau aliran parit warga sudah lancar, nanti akan kita buat pembuangannya ke Sungai Siak," sambungnya. Secara keseluruhan, penanganan banjir sesuai dengan skema masterplan yang dibuat membutuhkan biaya sekitar Rp 300 miliar namun hingga kini belum terlaksana. Mirisnya dalam dua tahun terakhir, Pemko Pekanbaru hanya sanggup mengalokasikan dana sebesar Rp 5-13 miliar untuk penanganan banjir di Pekanbaru. Penulis: Mimi |
|||||||||
|
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2025. All Rights Reserved |