PEKANBARU - Kedatangan KPK ke Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, Senin (20/1/2025) siang mengejutkan banyak pihak. Termasuk dari kalangan legislatif DPRD Riau.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Riau, Edi Basri merespon positif dan mendukung langkah komisi anti rasuah itu dalam memberantas korupsi, khususnya di Bumi Lancang Kuning.

"Kita menyambut baik tindakan tegas dan operasi KPK di Riau. Kita perlu bersih-bersih (korupsi) itu, apalagi saat ini APBD dalam keadaan defisit," ucap Edi Basri kepada halloriau.com.

Edi mengungkapkan, PUPR-PKPP merupakan dinas strategis dalam penggunaan anggaran.

"Jika terjadi korupsi di sana (Dinas PUPR Riau), sangat mengecewakan masyarakat Riau," sebutnya.

Edi juga menuturkan, langkah KPK ini juga seiring dengan asta cita Presiden RI, Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi.

"Ini bagian tekad dari Presiden Prabowo untuk bersih-bersih (korupsi), termasuk di Pemprov dan seluruh lini, badan serta dinas yang ada," pungkasnya.

Diketahui, dalam penggeledahan di Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, KPK mengamankan sejumlah dokumen dalam empat koper berbeda.

Diduga kuat, penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan flyover simpang SKA Pekanbaru.

Namun, sebelum itu, Tim KPK juga sempat singgah ke Masjid Raya Annur Riau yang kemudian memunculkan spekulasi penggeledahan ini juga berkaitan dengan proyek payung elektrik yang menelan anggaran Rp40 miliar lebih.

Editor: Barkah