PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi membentuk komando satuan tugas (Satgas) siaga darurat penanggulangan bencana hidrometeorologi.

Pembentukan satgas ini sebagai respons terhadap tingginya curah hujan dan banjir yang melanda beberapa daerah di Riau.

Dilansir Media Center Riau, pembentukan Satgas ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts. 3823/XII/2024 tentang pembentukan Komando Satgas Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi.

Langkah ini juga menyusul penetapan status siaga bencana hidrometeorologi di beberapa daerah, seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu (Rohul), dan Indragiri Hulu (Inhu), serta penetapan status yang sama oleh Pemprov Riau sejak 5 Desember 2024 lalu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau, M Edy Afrizal, menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi dalam penanggulangan bencana.

"Iya, kita sudah membentuk Satgas Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi," kata Edy Afrizal, Rabu (15/1/2025).

Masa tugas Satgas akan berlangsung selama masa penetapan status siaga bencana hidrometeorologi, yaitu dari 5 Desember 2024 hingga 31 Januari 2025.

"Untuk masa penetapan status siaga kan mulai tanggal 5 Desember 2024 sampai 31 Januari. Maka masa tugas satgas juga menyesuaikan. Namun kita juga melihat kondisi kedepan. Jika memang curah hujah masih tinggi, dan daerah masih terdampak banjir bisa saja kita perpanjangan status siaga," kata Edy.

Satgas ini melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI/Polri, untuk memastikan penanggulangan bencana berjalan efektif.

"Pembentukan satgas ini agar kita lebih mudah melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penanggulangan bencana. Karena kita juga melibatkan semua unsur, baik TNI/Polri dan lainnya," tutupnya.