PEKANBARU - Program Pulut Ketan menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja sektor informal yang rentan terhadap berbagai risiko kerja.

Bahkan program ini, juga diinisiasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja yang kerap kali tidak memiliki akses ke jaminan keselamatan kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rachmat menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang memadai serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas manfaat program bagi lebih banyak pekerja.

"Di tahun 2025, kami berkomitmen untuk tidak hanya mempertahankan capaian ini, tetapi juga meningkatkannya. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat," ujar Boby, Rabu (15/1/2025).

Selain fokus pada pelaksanaan di Provinsi Riau, Boby juga berharap program Pulut Ketan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja sektor informal.

"Program ini harus menjadi motivasi bagi semua pihak untuk mendukung perlindungan pekerja rentan secara berkelanjutan," ujarnya optimis.

Boby mengatakan dalam rapat koordinasi terbaru, Pemprov bersama BPJS Ketenagakerjaan membahas berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Pulut Ketan di tahun 2025. Dan rapat ini diharapkan menghasilkan kesepakatan konkret untuk memperluas jangkauan program, sehingga lebih banyak pekerja dapat terlindungi.

"Di samping itu, menguatkan kolaborasi lintas sektor, agar program dapat berjalan berkelanjutan juga perlu. Makanya kita (Pemprov Riau) berharap kesejahteraan pekerja rentan dapat terus meningkat dan menjadi langkah awal menuju perlindungan sosial yang merata di seluruh Indonesia," tuturnya.

Penulis: Rivo
Editor: Riki