PEKANBARU - Penolakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDTA) menuai kekecewaan dari anggota DPRD Riau, Hardianto.

Politisi Gerindra ini meminta pimpinan DPRD untuk segera mempertanyakan ulang keputusan tersebut ke Kemendagri.

Menurut Hardianto, Ranperda MDTA yang diajukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau merupakan respons atas berbagai usulan dari masyarakat.

Usulan ini khususnya terkait kebutuhan mendesak akan bantuan untuk MDTA yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Hardianto mengungkapkan, banyak anggota DPRD menerima aspirasi terkait minimnya dukungan terhadap MDTA selama masa reses di berbagai wilayah.

Saat ini, kondisi sejumlah MDTA di Riau sangat memprihatinkan. Bahkan, beberapa di antaranya terpaksa menutup kegiatan belajar mengajar akibat keterbatasan finansial.

“Realitanya, bantuan dari Kemenag dan pemerintah pusat terhadap MDTA tidak ada sama sekali. Bahkan, banyak MDTA yang kesulitan dan tutup. Oleh karena itu, DPRD Riau mengusulkan Ranperda MDTA ini untuk membantu pendidikan agama di Riau,” ujar Hardianto.

Ia juga menjelaskan, Ranperda MDTA dirancang untuk memberikan dukungan, terutama dalam hal pembiayaan. Hal ini mencakup peningkatan gaji pengajar MDTA yang selama ini dinilai sangat minim.

Sebelum masuk ke tahap pembahasan di Panitia Khusus (Pansus), Bapemperda DPRD Riau telah melakukan konsultasi dengan Kemendagri.

Saat itu, Kemendagri menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan proses Ranperda MDTA. Namun, setelah Pansus menyelesaikan pembahasan dan menghasilkan draft Ranperda, Kemendagri justru menolak melanjutkan.

“Kami sangat kecewa dengan keputusan ini. Padahal, sebelumnya sudah ada izin dari Kemendagri untuk melanjutkan. MDTA adalah salah satu sarana penting untuk memberikan pengajaran agama yang baik di daerah kami,” tegas Hardianto.

Sebagai perwakilan dari daerah pemilihan Bengkalis, Meranti, dan Dumai, Hardianto menegaskan pentingnya dukungan APBD Provinsi Riau terhadap MDTA.

Ia berharap pendidikan agama di Riau dapat terus berkembang jika mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah.

“Kami mendesak pimpinan DPRD untuk mempertanyakan keputusan Kemendagri ini dan mencari solusi agar Ranperda MDTA bisa tetap dilanjutkan,” pungkasnya.(*)