PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Kasir berharap Gubernur Riau terpilih, Abdul Wahid bersama wakilnya SF Hariyanto bisa menyelesaikan persoalan tunda bayar yang membengkak di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang saat ini telah melampaui Rp300 miliar.

“Tunda bayar pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp300 miliar, dan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan gubernur terpilih,” ujar Kasir, Senin (13/1/2025).

Kasir mengungkapkan, salah satu penyebab utama masalah tunda bayar ini adalah pemutusan kontrak pada proyek-proyek yang tidak dikerjakan dengan baik.

Akibatnya, sejumlah kewajiban keuangan pemerintah daerah menjadi tertunda. Selain itu, defisit anggaran yang disebabkan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, Participating Interest (PI) minyak, serta berkurangnya deviden dari BUMD turut memperburuk situasi.

“Meski anggaran terbatas, tugas Gubernur Riau yang baru adalah memastikan masalah tunda bayar ini bisa diselesaikan dengan baik,” tambah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Kasir menyatakan bahwa penyelesaian masalah ini diproyeksikan akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Namun, ia menekankan perlunya komitmen serius dari pemerintah provinsi agar masalah ini tidak kembali terulang.

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan anggaran, termasuk pelaksanaan proyek-proyek strategis, agar lebih transparan dan efisien,” tegas Kasir.

Abdul Wahid dan SF Hariyanto dijadwalkan dilantik pada Maret 2025, setelah sengketa hasil Pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kehadiran mereka diharapkan membawa angin segar dalam penyelesaian berbagai masalah krusial di Riau, termasuk tunda bayar yang menjadi perhatian utama masyarakat dan pelaku usaha.

Editor: Barkah