JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa banyak tenaga honorer di instansi pemerintahan merupakan hasil "titipan" dari pejabat atau tim sukses kepala daerah.

Hal ini, menurut Tito, menjadi salah satu penyebab membengkaknya jumlah tenaga honorer di Indonesia.

"Kalau administrasi, biasanya ada titipan. Titipan dari pejabat atau tim sukses bupati atau wali kota yang kemudian dijadikan tenaga honorer. Akibatnya, jumlahnya makin banyak, mencapai sekitar 2 juta orang," ungkap Tito saat menyampaikan pandangannya dalam sebuah diskusi kebijakan tenaga honorer.

Pemerintah saat ini tengah fokus pada pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Namun, pengangkatan tersebut diprioritaskan bagi tenaga honorer yang memiliki keterampilan khusus (tenaga skill), seperti guru dan tenaga kesehatan (nakes).

"Pengangkatan ke PNS atau P3K hanya dibuka untuk tenaga skill, seperti guru dan nakes. Namun, masih ada usulan dari daerah agar tenaga skill lainnya, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan tenaga kebersihan, juga masuk dalam prioritas," jelas Tito.

Tito menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyampaikan masukan resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait kebutuhan tenaga skill lainnya, termasuk Satpol PP dan tenaga kebersihan.

"Kami sudah membuat suara resmi kepada Kemenpan-RB bahwa Satpol PP dan tenaga kebersihan adalah tenaga skill yang penting untuk diprioritaskan," katanya.

Tito juga mengimbau pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam merekrut tenaga honorer di masa depan.

Ia menekankan pentingnya perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan riil daerah.

"Kita perlu evaluasi agar tidak ada lagi rekrutmen honorer yang hanya berdasarkan titipan, melainkan sesuai kebutuhan kompetensi dan pelayanan publik," tegasnya.

Kebijakan terkait tenaga honorer terus menjadi perhatian pemerintah, terutama menjelang 2024, ketika rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah mulai diterapkan.

Tito berharap kebijakan ini dapat mengoptimalkan efisiensi pelayanan publik dan memastikan tenaga kerja yang direkrut benar-benar berkualitas.

Isu tenaga honorer menjadi perdebatan publik karena menyangkut nasib jutaan orang yang menggantungkan hidup pada status pekerjaan ini.

Langkah pemerintah untuk membatasi rekrutmen honorer diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, meskipun tantangan dalam pelaksanaannya tidak dapat diabaikan.

Dengan penghapusan tenaga honorer yang direncanakan, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan transisi yang adil dan efisien bagi tenaga kerja yang terdampak, seperti yang dilansir dari bidiktangsel.(*)