Home / DPRD Pekanbaru | ||||||
Bus TMP Pekanbaru Mogok, DPRD Pekanbaru Ingatkan Keuangan Sulit Bukan Alasan Senin, 06/01/2025 | 17:30 | ||||||
Ilustrasi Bus TMP Pekanbaru kembali mogok akibat tak dapat pasokan BBM (foto/int) PEKANBARU - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois mengkritisi terkait pelayanan publik Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang berhenti beroperasi. Disebut Bus TMP kembali mogok, karena tidak mendapatkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dari SPBU di Pekanbaru. Padahal peristiwa tersebut sudah pernah terjadi pada Desember 2024 yang lalu dan saat ini kembali terjadi. Atas kondisi ini, Rois meminta agar persoalan tidak beroperasinya bus TMP ini segera diselesaikan. "Tentunya kami sangat menyayangkan persoalan ini kembali terjadi, padahal layanan bus TMP ini menjadi layanan prioritas yang haru diberikan pemerintah kota Pekanbaru kepada masyarakat," ungkap Rois, Senin (6/1/2025) Politisi Demokrat ini tidak menamping, kondisi mogok beroperasinya bus TMP ini buntut dari kondisi keuangan Pemko yang sedang sulit. "Di satu sisi dan yang perlu kita ketahui memang kondisi Pemko Pekanbaru sedang sulit. Tapi bagaimanapun kondisinya, pemerintah harus tetap berkomitmen memberikan layanan jasa transportasi massal yang baik dan perlu diselesaikan," ujar Rois lagi. Persoalan terganggunya layanan transportasi massal ini menurut Rois tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan akan menjadi catatan buruk dan jadi bahan evaluasi ke depannya. "Kalau ini tidak segera diselesaikan makan menjadi catatan buruk dan harus jadi evaluasi ke depannya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bagaimana layanan kepada masyarakat harus tetap diberikan," pungkas Rois. Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Roni Amriel juga sangat menyayangkan tidak beroperasinya bus TMP dan menganggu kepada pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya meminta kepala UPT TMP harus pandai membuat perencanaan terhadap operasional. Harusnya jauh-jauh hari sudah dipikirkan dan dinegosiasikan. "Misalnya pembayaran sekali sebulan, sekali dua bulan atau sekali tiga bulan, dari awal kita harus dibicarakan dan harus dinegosiasikan. Kepala UPT itu harus punya skil negosiasi, tidak sekadar pengetahuan memanange UPT saja, karena dia berhubungan dengan pihak-pihak luar, termasuk BBM," tegasnya. Selaku perwakilan masyarakat, Ia mengatakan akan memanggil dan mengundang Dinas Perhubungan (Dishub) terkait terhentinya operasional bus TMP ini. "Kita kecewa dengan terhentinya bus TMP ni, kita akan panggil mereka, akan kita tanyakan dan ekspos. Kita akan sampaikan kepada masyarakat ini adalah problem mendasar, dan ini peringatan kita untuk kepala UPT-nya agar hal ini terjadi lagi. Kalau perlu dievaluasi kepala UPT-nya," pungkasnya. Penulis: Mimi Purwanti |
||||||
|
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2025. All Rights Reserved |