PEKANBARU - Setelah melalui proses panjang, besaran Partisipasi Interes (PI) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Wilayah Kerja (WK) Bentu resmi disepakati berada pada angka 3,5 persen, dan efektif pengalihan mulai 1 Januari 2024.

Pemprov Riau, bersama Pemkab Kampar dan Pelalawan, berperan langsung sebagai pemegang saham dalam Riau Petroleum Bentu, perusahaan yang bertanggung jawab mengelola WK tersebut.

Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi awalnya mengajukan angka PI BUMD sebesar 4 persen. Namun, setelah melalui negosiasi intensif, ia menyetujui angka 3,5 persen dengan syarat tambahan berupa pembayaran sebesar Rp1 miliar kepada pemegang saham jika tidak ada produksi atau jika arus kas menunjukkan angka negatif.

“Disepakati jika PI BUMD di angka 3,5 persen, dengan catatan jika tidak ada produksi, EMP akan membagikan kepada BUMD sebesar Rp1 miliar. Karena BUMD harus tetap dibayar dan itu bisa menjadi modal awal untuk mereka,” ujar Rahman Hadi dilansir mcr.

Sementara itu, Pj Sekdaprov Riau, Taufiq Oesman Hamid menegaskan, negosiasi dilakukan dengan serius untuk mendapatkan hasil terbaik bagi semua pihak.

Menurutnya, kesepakatan ini merupakan solusi yang mengakomodasi kepentingan Pemprov, Kabupaten Kampar, Pelalawan dan pemegang saham lainnya.

“Kita serius lakukan negosiasinya, tidak betul memaksakan angka yang terlalu tinggi lalu tidak disetujui. Namun angkanya juga tidak boleh terlalu rendah,” ujar Taufiq.

Taufiq juga menyebutkan, kesepakatan ini memberikan kepastian dan transparansi dalam pembagian hasil.

“Dalam melakukan negosiasi dengan rekan kita pada shareholders, Pemprov, Kabupaten Kampar dan Pelalawan, intinya adalah menemukan angka paling disepakati. Jadi tidak ada tanda tanya lagi terkait hasil negosiasi,” imbuhnya.

Tahapan selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian PI BUMD yang dijadwalkan berlangsung pada Januari 2025.

Penandatanganan ini juga mencakup syarat dan ketentuan lain sebagai langkah resmi untuk pengajuan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kesepakatan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya energi di WK Bentu sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kampar, Pelalawan, dan Provinsi Riau secara umum.(*)