PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyatakan keheranannya atas keberadaan 41 unit mobil dinas yang tercatat berada di Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta. Ia meminta penjelasan rinci terkait penggunaan aset pemerintah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan.

"Kami terkejut mendengar ada 41 unit mobil di Badan Penghubung Riau di Jakarta. Kok banyak sekali? Kegunaannya untuk apa saja?" kata Edi Basri, Selasa (17/12/2024).

Menurut Edi Basri, penting untuk memastikan bahwa kendaraan dinas tersebut digunakan sesuai peruntukannya. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang tidak berhak memanfaatkan fasilitas tersebut. "Aset pemerintah harus digunakan oleh yang berwenang. Jangan sampai ada keluarga atau pihak lain yang tidak berhak menggunakan mobil dinas ini," tegasnya.

Edi juga menyebutkan bahwa beberapa unit kendaraan di Badan Penghubung memang digunakan untuk keperluan dinas pejabat Pemprov Riau, termasuk Gubernur dan pimpinan DPRD. Namun, ia menyoroti jumlah kendaraan yang dinilai sangat banyak, di antaranya jenis Alphard dan Innova.

"Ada Alphard untuk kebutuhan khusus, ada juga mobil sedan, tapi paling banyak jenis Innova. Kami meminta data jelas, termasuk audit siapa saja yang menggunakan mobil ini di Jakarta," ungkap Edi.

Edi menekankan bahwa penggunaan aset pemerintah, termasuk kendaraan dinas, harus transparan dan sesuai aturan. Mengingat kendaraan tersebut dibeli memakai uang masyarakat, Edi menegaskan jangan sampai terjadi penyelewengan.

"Semua harus jelas dan sesuai aturan. Jangan sampai ada penyalahgunaan aset pemerintah, apalagi kendaraan dinas ini dibiayai dari uang rakyat," tutupnya dikutip dari tribunpekanbaru.

Pihak DPRD Riau melalui Komisi III berencana melakukan audit penggunaan mobil dinas tersebut guna memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah. (*)