PEKANBARU - Penjabat (Pj) Gubernur Riau Dr Rahman Hadi, M.Si menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota se-Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Daerah Pauh Janggi Pekanbaru, Riau, Senin (16/12/2024).

Sebagai informasi, APBN 2025 untuk Provinsi Riau sebesar Rp32,79 triliun, terdiri dari Rp7,67 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp25,12 triliun untuk transfer ke daerah.

Sementara itu, fokus belanja APBN 2025 meliputi: penguatan sektor prioritas (pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perumahan); belanja modal produktif; subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Pada kesempatan ini, Rahman Hadi menyampaikan arahan Presiden Prabowo untuk penggunaan APBN/APBD yang efisien dan transparan, mencakup antisipasi ketidakpastian, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi belanja, optimalisasi produk dalam negeri, percepatan pelaksanaan anggaran, dan penguatan sinergi antar lembaga.

"Belanja modal yang produktif dengan memprioritaskan belanja modal untuk mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dan dunia usaha. Agar akhirnya akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Rahman.

Maka itu, Rahman mengatakan di tahun 2025 kebijakan transfer ke daerah akan difokuskan pada peningkatan sinergi fiskal pusat-daerah, pengembangan sentra ekonomi baru, peningkatan kualitas belanja, penguatan kapasitas fiskal daerah, dan pengembangan pembiayaan inovatif.

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, meningkatnya persaingan beserta pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, yang akan menggerus lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat vital.

Disampaikan juga, pentingnya menjalankan anggaran secara efisien dan bertanggung jawab untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan kualitas SDM, ketahanan pangan dan energi, serta kualitas hidup rakyat.

"Mari kita semua, untuk terus berkomitmen dengan menjaga prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan serta bebas dari segala bentuk penyelewengan dan manipulasi. Kita pastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat dengan mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama," tutupnya.

Penulis: Magang2
Editor: Riki