PEKANBARU - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan menggeledah sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Selasa (10/12/2024).

Usai Dinas Perkim, kali ini Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi target operasi, dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi yang menyita perhatian publik.

Menanggapi ini, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Triono Hadi menyebutkan hal tersebut menjadi bukti keseriusan KPK dalam penegakan hukum korupsi.

"Semakin banyak kepala dinas yang terseret tentu menjadi bentuk serius dalam penegakan hukum korupsi. Sudah seharusnya yang terlibat korupsi harus ditindak tanpa ampun," kata Triono Hadi.

Triono mengaku prihatin dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret nama Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru Indra Pomi Nasution.

"Hal ini tentu sangat memprihatinkan, kelakuan Pj Walikota Pekanbaru mempermalukan daerah di Riau. Pj Walikota yang notebenenya berasal dari pemerintah pusat seharusnya menunjukkan integritas yang baik dan menjadi contoh bagi penyelenggara pemerintah di daerah. Ini justru memperburuk pemerintah daerah di Riau," kata Triono.

Selain itu, Triono menyebutkan OTT yang menyeret sejumlah nama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menunjukkan masih banyak pejabat pemerintah dengan perilaku korup di Riau.

"Ini juga membuktikan upaya pencegahan korupsi belum berjalan optimal. Sekda seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan penjegahan korupsi berjalan di pemerintahan. Kalau Sekdanya justru rusak perilakunya, bagaimana pencegahan korupsi bisa berjalan," katanya.

Menyoroti adanya dugaan korupsi di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), Triono menilai hal itu membuktikan sistem PBJ di daerah masih membuka lebar ruang korupsi.

"Kondisi ini juga menunjukkan upaya membangun sistem BPJ yang baik belum berhasil. Perilaku korupsi akan berhenti jika sistem yang dibangun benar-benar mampu mencegah peluang korupsi. Jika sistem masih memberikan ruang korupsi, maka perilaku korup sulit untuk diberhentikan," katanya.

Untuk diketahui, saat melakukan penggeledahan di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, KPK terlihat membawa koper, tas ransel, serta kardus berisi barang bukti dari lantai 1 dan 5 Gedung Belah Bubung, tempat kantor Dishub berada.

Dalam momen tersebut, Kadis Perhubungan (Dishub) Pekanbaru Yuliarso tampak keluar dari gedung dengan pengawalan ketat dan langsung masuk ke salah satu dari empat mobil operasional KPK.

Keempat mobil itu kemudian meninggalkan lokasi. Meski demikian, tidak ada penyegelan di ruang kantor, dan aktivitas pegawai kembali normal setelah kepergian tim KPK.

Di lokasi berbeda, penggeledahan di kantor Badan Kesbangpol Pekanbaru berlangsung hingga sore hari. Area lantai 3, tempat penggeledahan dilakukan, dijaga ketat oleh Satpol PP untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar. Seluruh pegawai Kesbangpol diminta menunggu di luar gedung selama pemeriksaan berlangsung.

Penulis: Yuni

Editor: Riki