PEKANBARU - Pekan depan, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru berencana akan menggelar hearing bersama empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Empat OPD tersebut yakni, Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru.

Menurut Ketua Komisi IV Rois, agenda rapat tersebut untuk menyikapi seputar isu yang terjadi di Kota Pekanbaru. Serta keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan dalam masa reses anggota dewan.

"Dalam pembicaraan tadi ada Dinas PUPR, Perkim, DLHK dan Dishub. Jadi ada empat OPD yang dipanggil, apalagi kemarin baru selesai anggota dewan reses dan kondisinya tak jauh berbeda, pertanyaan dan aspirasi masyarakat hampir sama soal banjir dan infrastruktur jalan. Maka dari itu pekan depan kita hadirkan besok OPD bersangkutan," kata Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois S.Ag, Kamis (5/12/2024)

Rois mengatakan, Komisi IV DPRD Pekanbaru yang membidangi infrastruktur, akan menyampaikan dan meneruskan keluhan-keluhan masyarakat dalam rapat kerja bersama OPD bersangkutan. Salah satunya adalah masalah banjir.

"Ya, karena banjir ini terus dikeluhkan masyarakat tentunya pertama kita ingin tahu langsung dan mendapatkan informasi terkait serapan anggaran itu dulu sudah sejauh mana progressnya," ujarnya.

Ditambahkan Rois, rekan-rekan Komisi IV DPRD Pekanbaru tetap menekankan armada dan pasukan kuning yang dimiliki Pemko Pekanbaru tetap dimaksimalkan meskipun jumlahnya terbatas.

"Armada yang ada dan pasukan kuning yang jumlahnya terbatas itu harus dimaksimalkan sehingga curah hujan yang makin tinggi tidak menjadi alasan Pekanbaru jadi genangan rutin," tegasnya.

Menurut Politisi PKS ini, Pemko Pekanbaru pasti sudah memiliki perencanaan sejak awal dalam penanganan banjir di wilayah Kota Pekanbaru.

"Tentu apapun SDM dan sumber daya lainnya harus dikerahkan untuk sama-sama saling bahu membahu dan itu tidak melulu punya tanggung jawab Dinas PUPR tapi dinas lain juga bahkan komponen masyarakat yang ada di kecamatan maupun kelurahan-kelurahan juga harus berpartisipasi aktif," tutup Rois.

Penulis: Mimi
Editor: Riki