BANDUNG – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan kebijakan penundaan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Langkah ini diambil untuk memastikan agar bansos tidak dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu dalam rangkaian pemilihan kepala daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat mengunjungi Puskesos Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (tanggal).

“Kami tidak ingin bantuan sosial dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Bansos harus murni membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan menjadi alat kampanye,” ujar Gus Ipul tegas.

Keputusan ini juga merujuk pada arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta agar distribusi bansos dihentikan sementara waktu menjelang hari pencoblosan Pilkada, yaitu pada 27 November 2024. Penundaan ini mencakup semua jenis bantuan sosial, termasuk bantuan pangan, bantuan untuk lansia, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa distribusi bantuan yang ditunda akan dikoordinasikan dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), sebagai pihak penyalur bansos. “Kami akan berkoordinasi dengan Himbara untuk menunda sementara penyaluran,” ungkapnya.

Terkait waktu penyaluran bansos setelah Pilkada, Gus Ipul menegaskan bahwa pelaksanaan distribusi akan kembali mengikuti arahan lebih lanjut dari Mendagri. “Kemungkinan akhir November bisa mulai disalurkan kembali setelah Pilkada selesai. Namun, keputusan finalnya akan sesuai arahan Pak Tito," tambahnya dikutip dari Antaranews.

Kebijakan ini juga diimbau untuk menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten agar tidak ada bansos yang disalahgunakan dalam periode krusial Pilkada 2024 ini. (*)