PEKANBARU – Dualisme kepemimpinan dalam organisasi Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) akhirnya berakhir. Setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menkumham Nomor AHU-02.AH.01.043 Tahun 2024 pada 10 September lalu.

Melalui SK ini, Kemenkumham mengakui kepemimpinan Nunung Rusmiati sebagai yang sah, mengakhiri perselisihan dengan kubu Artha Hanif.

Ketua Asita Riau, Dede, menyambut baik keputusan ini, yang didasarkan pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan legalitas Asita versi Artha Hanif.

“Keputusan ini memberikan kejelasan. Dengan dicabutnya SK terkait perubahan anggaran dasar yang dipimpin oleh Pak Artha Hanif, kini Asita berada di bawah kepemimpinan yang sah menurut Kemenkumham dan putusan MA,” ungkap Dede.

Dede juga menegaskan bahwa Asita Riau akan terus memajukan sektor pariwisata daerah yang memiliki potensi besar. Menurutnya, pariwisata Riau membutuhkan dukungan organisasi yang kuat dan satu suara dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya serta mendorong perkembangan ekonomi lokal.

“Asita Riau di bawah kepemimpinan Ibu Nunung Rusmiati akan terus mendukung program-program pariwisata nasional, yang kini makin menunjukkan tren positif. Kami siap bekerja keras untuk membantu sektor ini bangkit lebih kuat,” tambahnya.

Rekonsiliasi untuk Kuatkan Asita Riau
Sebagai upaya rekonsiliasi, Dede juga membuka pintu bagi anggota Asita versi Artha Hanif yang ingin bergabung dengan organisasi yang kini diakui Kemenkumham ini.

"Kami ingin merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun pariwisata. Beberapa anggota sudah menyatakan minat untuk bergabung kembali, dan kami menyambutnya dengan tangan terbuka,” tutup Dede.

Dengan berakhirnya dualisme ini, Asita Riau optimistis dapat lebih fokus memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan pelaku industri guna mengembangkan sektor pariwisata Riau dan nasional.

Editor: Riki