JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar konflik dualisme kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak luar, termasuk dirinya. Jokowi menyampaikan hal ini saat memberikan sambutan di Menara Reksadana, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/9/2024).

"Kadin ini bukan organisasi politik, melainkan organisasi pengusaha. Jadi, saya minta masalah ini diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya dilempar ke saya," ujar Jokowi tegas.

Selama sepuluh tahun masa kepemimpinannya, Jokowi mengaku memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kadin. Ia menyebut telah menjalin komunikasi yang erat dengan para Ketua Umum Kadin sebelumnya, termasuk Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie, yang kini terlibat dalam konflik kepemimpinan.

"Selama 10 tahun saya menjabat, saya sering hadir di acara Kadin. Saya punya hubungan baik dengan Pak Suryo Bambang Sulisto, Pak Rosan Roeslani, juga dengan Pak Arsjad dan Pak Anindya, semuanya baik," ungkap Jokowi, mengisyaratkan kedekatannya dengan para tokoh Kadin.

Mantan Wali Kota Solo ini juga menyatakan siap bertemu dengan kedua pihak yang berseteru, namun tetap menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan di internal Kadin. "Siapa pun ingin bertemu dengan saya, saya terbuka. Ndak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah ini di internal Kadin. Jangan bawa bola panasnya ke presiden," tambahnya.

Ketegangan internal Kadin memuncak setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin pada 14 September 2024 memutuskan untuk menggantikan Arsjad Rasjid sebagai ketua umum dan mengangkat pengusaha Anindya Bakrie sebagai penggantinya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas turut angkat bicara terkait situasi ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan dalam urusan internal Kadin, meski proses penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin menunggu keputusan resmi dari Presiden.

"Aturannya memang begitu, namun semua akan bergantung pada keputusan Presiden. Nanti akan ada proses harmonisasi di kementerian. Kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," ujar Supratman di Jakarta, Minggu (15/9/2024) dikutip dari liputan6.

Dengan pernyataan dari berbagai pihak, jelas bahwa pemerintah berharap masalah dualisme ini bisa segera diselesaikan tanpa menambah ketegangan lebih lanjut, demi menjaga stabilitas dunia usaha di Indonesia. (*)