JAKARTA - Kemenko Marves sedang mempersiapkan peluncuran bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur di Indonesia. Meskipun jadwal pastinya belum diumumkan, rencana ini bertujuan untuk menghadirkan BBM yang lebih ramah lingkungan sesuai standar global.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, kandungan sulfur pada Pertalite dan Pertamax yang saat ini beredar masih jauh di atas standar global.

“Kandungan sulfurnya masih di atas 400 ppm, sementara standar sulfur global hanya berkisar 50 ppm,” ujarnya dilansir detik.com, Jumat (13/9/2024).

Kaimuddin menjelaskan, BBM rendah sulfur yang akan diluncurkan ini memiliki komposisi dasar yang sama dengan Pertalite dan Pertamax, namun dengan proses produksi yang lebih maju.

“Bahan bakarnya sama, tetapi proses produksinya berbeda sehingga membuat kandungan sulfurnya lebih rendah,” katanya.

Meski belum ada nama resmi untuk produk ini, Kaimuddin menyebutkan bahwa BBM ini akan memenuhi standar emisi Euro IV, yang mensyaratkan kandungan sulfur maksimal 50 ppm. Sayangnya, BBM yang tersedia saat ini belum bisa mencapai standar tersebut.

Namun, ia memastikan bahwa meskipun ada peningkatan biaya produksi, pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM subsidi.

"Kita tidak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi, yang ada kita perbaiki kualitasnya. Ongkos produksi memang naik, tapi pemerintah akan menanggungnya lewat APBN," jelasnya.

Kaimuddin menambahkan, kilang-kilang Pertamina saat ini sedang dalam proses penyesuaian untuk memproduksi BBM rendah sulfur tersebut. Produksi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kilang yang sudah siap terlebih dahulu.

“Kilang Pertamina ada enam, ditambah impor. Setiap kilang bisa memproduksi dua jenis BBM, jadi total ada 12 skenario produksi. Misalnya, kilang 1-6 memproduksi solar, sedangkan kilang 7-12 memproduksi bensin,” jelasnya.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa kilang-kilang tersebut sedang dipersiapkan secara intensif agar bisa memenuhi kebutuhan BBM rendah sulfur di masa mendatang.

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran.

Menurut Kaimuddin, subsidi dan kompensasi saat ini belum optimal dalam mencapai target yang diinginkan.

Oleh karena itu, penyaluran subsidi untuk BBM rendah sulfur nantinya akan dibarengi dengan mekanisme penyaluran yang lebih tepat.

"BBM subsidi hari ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, kami mengusulkan mekanisme penyaluran yang lebih tepat, yang sudah dimulai dari solar. Ada skenario di mana beberapa kendaraan tidak lagi bisa mengisi BBM subsidi," jelasnya.

Dalam skenario yang sedang dipertimbangkan pemerintah, hanya sekitar 7 persen kendaraan yang akan terdampak oleh perubahan ini.(*)