SELATPANJANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti kian sibuk menuntaskan berbagai program kerja. Utamanya program vital yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA), Dinas PUPR sedang mengintensifkan penyelesaian berbagai proyek infrastruktur yang dimulai lebih awal untuk mengoptimalkan serapan anggaran. Langkah ini mengulang kesuksesan pada tahun 2023, di mana beberapa pekerjaan mampu dituntaskan tepat waktu.

Saat ini, pekerjaan yang sudah dibangun per sub-bidang telah mencapai progres maksimal dari target yang telah ditetapkan. Progres pekerjaan untuk tahun 2023 dan 2024 meliputi Operasi dan Pemeliharaan Tanggul sepanjang 8.500 meter, Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir sepanjang 59.822 meter, Rehabilitasi Kanal Banjir sepanjang 39.484 meter. Selanjutnya Pembangunan Kanal Banjir sepanjang 5.000 meter, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa sepanjang 18.600 meter dan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan sepanjang 2.965 meter.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air, Sugeng Widodo K.N, ST, menyatakan bahwa gerak cepat yang dilakukan pihaknya bukan tanpa alasan. Mereka berkeinginan untuk menuntaskan seluruh pembangunan infrastruktur menjelang akhir masa bakti pemerintahan saat ini.

"Gerak cepat ini adalah upaya kami untuk memastikan seluruh proyek infrastruktur bisa diselesaikan tepat waktu, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kepulauan Meranti," ujar Sugeng Widodo.

Dengan pencapaian ini, diharapkan Dinas PUPR Kepulauan Meranti sebagai salah satu instansi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Adapun rincian kegiatan Bidang Sumber Daya Air pada tahun 2023 lalu diantaranya pemeliharaan tanggul Desa Kedabu Rapat dengan panjang 8,500 meter.

Tak hanya itu, sebagai langkah mitigasi bencana, pembangunan pengendali banjir seperti pemeliharaan kanal banjir Desa Sungai Tohor, Desa Lukun juga dilakukan, selanjutnya normalisasi tali air Parit Sadar, Desa Teluk Buntal, Tali Air Desa Gayung Kiri, Jalan Poros Repan-Penyagun dan normalisasi tali air Desa Kedabu Rapat dengan total panjang 47, 600 meter.

Selanjutnya pemeliharaan jaringan irigasi rawa yang berada di Desa Teluk Buntal, Tanjung Bunga, Renak Dungun dan Desa Lukun dengan panjang 15.600 meter.

Kemudian pembangunan Drainase di depan gedung SPAM Desa Wonosari, pembangunan Drainase Uditch Jalan Banglas Ujung, penggalian Drainase Jalan Johari Dagang dan penggalian Drainase Banglas Ujung dengan total panjang 1,515 meter.

Untuk kegiatan pada tahun 2024, ada
pemeliharaan kanal banjir diantaranya di Jalan Poros Telesung - Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir, jalan menuju Pelabuhan Dusun Keridi Desa Batin Suir, Jalan Perumbi Desa Alah Air Timur dan Jalan Tawaf dengan total panjang 12,200 meter.

Kemudian ada pembangunan kanal banjir Desa Gemalasari sepanjang 5.000 meter, rehabilitasi kanal banjir di Desa Gemalasari - Penyagun Jalan Poros Lukun - Sungai Tohor Sei Nyiur - Sesap, Tanjung Peranap Jalan Poros Alai Mengkikip.

Selanjutnya normalisasi tali air Dusun Parit Mahang Desa Sendaur, Sungai Sempian Dusun Parit Gantung Desa Kedabu Rapat, Dusun Parit Kasan Desa Kedabu Rapat, Jalan Poros Dusun Pelita Desa Kayu Ara dan Dusun Parit Pisang Desa Melai dengan total panjang 39,484 meter.

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Desa Renak Dungun sepanjang 3.000 meter dan pembangunan Drainase dj Jalan Pelabuhan Banglas
Jalan Abadi, Jalan Tutwuri dan pembangunan Drainase di Jalan Jalak 1 dengan total panjang 1.180 meter.

Untuk memastikan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat, Dinas PUPR memfokuskan proyek-proyek infrastruktur di beberapa titik penting di desa dan kecamatan yang masih terintegrasi dalam satu daratan. Skema ini diharapkan mampu menanggulangi kebutuhan mendesak di kawasan tersebut secara efektif dan efisien.

Jika sebelumnya penanganan infrastruktur terfokus pada Pulau Rangsang, yang meliputi Kecamatan Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, dan Rangsang, serta Pulau Tebingtinggi, yang meliputi Kecamatan Tebingtinggi, Tebingtinggi Timur, dan Tebingtinggi Barat, maka pada tahun 2025 mendatang akan fokus penanganan akan dialihkan ke Pulau Merbau dan Pulau Padang. Pulau Merbau meliputi Kecamatan Pulau Merbau, sementara Pulau Padang meliputi Kecamatan Merbau dan Tasik Putripuyu.

"Penanganan infrastruktur yang masih dalam satu kawasan dan tergabung di satu pulau itu dimaksudkan agar pekerjaan fokus dilaksanakan. Dengan cara ini, diharapkan pembangunan dapat lebih cepat selesai dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat setempat," ujarnya.

Secara teknis, dalam pengerjaan proyek tersebut, metode Penunjukan Langsung (PL) dan swakelola paling diandalkan. Selain dapat memangkas proses pengadaan, metode ini juga sesuai dengan ketersediaan anggaran. Meski demikian, Dinas PUPR menyebutkan akan mengambil opsi untuk proses pengadaan melalui lelang, terutama bagi paket pekerjaan yang sepenuhnya berupa pembangunan konstruksi.

Penulis : Ali Imroen