PEKANBARU - Kepala Ombudsman RI perwakilan Riau, Bambang Pratama berjanji menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi perizinan diskotek Jerome Polossium (JP) Pub & KTV.

"Yang dilaporkan dalam hal ini Pj walikota dan camat binawidya, maka akan diproses jika diduga tidak sesuai dengan prosedur yang ada," kata Bambang, Selasa (20/12/2022).

Menurutnya, laporan masyarakat tinggal melengkapi berkas kronologis serta identitas korban. Proses verifikasi disebutnya tak memakan waktu lama.

"Jika besok sudah diserahkan kelengkapannya, maka langsung kami proses dan sehari bisa selesai," yakinnya.

Bambang menuturkan, laporan tersebut akan diproses bidang pemeriksa laporan Ombudsman. Kasus itu pun akan dipercepat prosesnya mengingat keberadaan JP sudah meresahkan masyarakat sekitar.

Untuk menangani kasus ini, Bambang menyebut pihaknya akan meminta klarifikasi soal prosedural perizinan kepada pihak terkait.

"Kemudian tentang dokumen-dokumen yang dikeluarkan pejabat terkait, sesuai atau tidak dengan aturan yang ada," tuturnya.

"Misalnya tadi, camat katanya memberikan rekomendasi tetapi dianggap bermasalah. Kita akan lihat ada malnya atau tidak. Kalau memang ada, konsekuensinya izin dicabut," terangnya.

Dia menegaskan, pihaknya segera menyampaikan hasil pemeriksaan perizinan JP ketika proses pemeriksaan telah dirampungkan.

"Lalu maladministrasinya dalam bentuk apa. Kami hanya bekerja apakah temuan di lapangan itu sesuai dengan peraturan atau tidak," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, tokoh masyarakat Riau Azlaini Agus mendampingi berbagai simpul masyarakat melaporkan Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun dan Camat Binawidya ke Ombudsman RI perwakilan Riau.

Pelaporan itu terkait perizinan diskotek Joker Poker yang kini berubah nama menjadi Jerome Polossium (JP) Pub & KTV, diduga menyalahi prosedur administrasi. Terlebih lagi berada dekat dengan pesantren dan masjid.

Penulis: Rico Mardianto
Editor: Barkah