Siak
Pemkab Siak | DPRD Siak
 
 
+ INDEX BERITA

16:01 - Berlangsung Semarak, Bupat...
20:07 - Resmikan Gedung Baru Ponpe...
12:32 - Apel Pagi, Bupati Siak Alf...
11:39 - Festival Gasing Internasio...
16:13 - Siak Raih Penghargaan Past...
14:23 - Tahniah Alfedri untuk Seti...
15:39 - Jadi Irup Upacara HUT ke-7...
17:05 - Penanaman 1.000 Bibit Mang...
16:14 - Peringatan Harganas 2019, ...
20:20 - Tepung Tawar dan Pelepasan...
17:32 - Bupati Siak Launching Prog...
21:10 - Alfedri Ingatkan Bapekam h...
14:33 - Tahun ini, Baznas Siak Khi...
13:06 - Bupati Siak Alfedri Lepas ...
20:44 - Bulan Ini, Festival Gasing...
17:26 - Buka Manasik Haji, Alfedri...
15:32 - Hadir di Acara Pramuka, Al...
15:00 - Halal bi Halal Ikatan Masy...
13:10 - Pemkab Siak Kaji Pola Kemi...
19:04 - Perdana di Siak, Dinsos Sa...
 
Pemkab Siak Kaji Skema Baru Tambahan Penghasilan untuk ASN
Selasa, 07/05/2019 - 18:09:47 WIB

SIAK - Pemerintah Daerah Siak pada tahun ini tengah melakukan kajian skema baru Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi para Aparatur Sipil Negara, dengan merujuk pada pola yang saat ini telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini sebagai tindaklanjut agenda studi banding yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah terkait di Tanjung Pinang beberapa waktu lalu.

Hal tersebut terungkap saat Rapat Pembahasan Implementasi TKD PNS bersama lintas OPD di lingkungan Pemkab Siak, yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Siak TS Hamzah di ruang rapat Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Selasa pagi (7/5/2019).

"Rencananya tahun 2020 mendatang Pemkab Siak akan menerapkan kebijakan Tambahan Kinerja Daerah. Beberapa waktu lalu kita sudah ke Kepulauan Riau untuk melakukan studi banding," kata Hamzah.

Penerapan TKD ini kata Hamzah akan disesuaikan dengan kelas jabatan dan nilai jabatan, dengan berdasarkan pada Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Sedangkan untuk honor kegiatan sudah dianggarkan untuk ASN. Langkah ini kata dia, bagian dari rencana aksi Pemkab Siak yang sudah disepakati dengan KPK RI beberapa waktu silam.

"Tambahan penghasilan untuk PNS dimaksudkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dan akan ada proses evaluasi berkala bersama BKN serta dikaitkan dengan Standar UMK. Intinya tidak mengurangi pendapatan kita, bahkan diperkirakan akan ada efesiensi anggaran," kata dia.

Sebagai bentuk persiapan konversi pola pemberian tunjangan, seluruh pegawai harus sudah dimasukkan dalam nomenklatur jabatan tertentu. Saat ini berdasarkan informasi dari dinas terkait baik Bagian Organisasi dan BKPSDM Kabupaten Siak, prosesnya hampir rampung dilaksanakan.

"Konsekuensinya berdasarkan pemetaan jabatan, apabila pada instansi tertentu terjadi kelebihan pegawai maka harus didistribusikan di tempat lain sesuai grade yang ditetapkan. Jika tidak silahkan membuat surat pernyataan kesediaan gradenya diturunkan menyesuaikan pemetaan jabatan," jelas Hamzah.

Skema penambahan penghasilan ini akan didasarkan pada beberapa indikator penilaian, diantaranya e-disiplin, prestasi dan prilaku kerja dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Untuk penilaian Sasaran Kinerja Pegawai yang saat ini dilakukan berdasarkan kegiatan, kedepan akan dilengkapi dengan item penilaian non SKP dan sanksi misalnya pemotongan penghasilan karena ketidakhadiran.

Sementara itu Kabag Organisasi I Wayan W Wiratama mengatakan, saat ini Bagian Organisasi sudah rampung melaksanakan pemetaan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

"Saat ini kita tinggal menunggu proses validasi dari Kementerian PAN dan RB serta BKN. Mudah-mudahan pada minggu kedua Bulan Mei mendatang sudah ditetapkan," kata dia.

Sebelumnya kata Wayan, terkait hal ini juga sudah dilakukan studi banding ke Provinsi DKI Jakarta. Namun kata dia penerapannya di ibukota murni pada poin penilaian disiplin dan e-kinerja serta prilaku. 

"Mereka ditunjang dengan APBD yang besar, kelas variabel pengali-nya juga besar. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan daerah kita," sebut Wayan.

Implementasi skema TKD ini yang direncanakan akan berjalan tahun depan, akan mengandalkan sistem penunjang dari Dinas Kominfo dan BKPSDM Kabupaten Siak terkait aplikasi sistem dan e-kinerja. Sehingga diharapkan tidak merugikan PNS bersangkutan.

Penulis : Diana Sari
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Bupati Inhil Tinjau Lokasi Kebakaran Pasar Sungai Salak, Tempuling
  • Duh! Parkir di Depan Rumah Tetangga, Mobil Malah Terbakar
  • UIR Terima 34 Mahasiswa UiTM Perlis untuk Internship Programme
  • Tahfiz 10 Juz Rohul Bayu Wibisono Sabet Juara II Nasional STQN XXV di Pontianak
  • Komitmen Dukung Program JKN-KIS, RAPP Raih Penghargaan dari BPJS Kesehatan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved