Siak
Pemkab Siak | DPRD Siak
 
+ INDEX BERITA

15:56 - BAZNAS Siak Distribusikan ...
20:35 - Dinkes segera Ambil Langka...
14:16 - KNPI Mempura Nilai Camat M...
21:45 - Lestarikan Budaya, KNPI Me...
16:24 - Bupati Apresiasi Aparat Ta...
20:48 - Hadiri Musrenbangnas, Sekd...
14:38 - Sidak Disperindag Siak: Ha...
18:09 - Pemkab Siak Kaji Skema Bar...
17:24 - Pantau Progres Smart City,...
12:25 - Lebih Dekat dengan Pengat,...
17:18 - Pemkab Siak Asesmen 50 Pej...
13:23 - Sambut Bulan Suci Ramadan,...
19:17 - PT AA-SMF/IKPP Gandeng Mar...
19:43 - Pantau Isu Pokok Usai Pemi...
19:06 - Siak Berduka, Dua Orang Pe...
18:11 - Manfaatkan Buah-buahan Lok...
17:36 - Siak Bersiap Jadi Pilot Pr...
15:19 - Prabowo-Sandi Masih Unggul...
14:24 - Lima Habib Dijadwalkan Had...
05:51 - Pilpres dan Pileg 2019 di ...
 
Siak Bersiap Jadi Pilot Project Pengelolaan Keuangan Tingkat Nasional
Senin, 22/04/2019 - 17:36:33 WIB
Pemkab Siak melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Kebijakan Penggelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2019.
Pemkab Siak melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Kebijakan Penggelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2019.
TERKAIT:

SIAK - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Kebijakan Penggelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2019. Kegiatan ini sebagai upaya penerapan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan, pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri.

Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) Yan Prana Jaya mengatakan, pelaksanaan Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pengguna anggaran, KPA, serta bendahara pengeluaran, selaku aparat pengelola keuangan daerah.

"Bimtek ini penting dalam rangka mengupdate aturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tentu pesertanya yang berkaitan dengan penggelolaan anggaran," kata dia saat membuka acara Bimtek di Hotel Harmoni, Senin (22/4/2019).

Lanjutnya, saat ini Pemkab Siak sudah menerapkan sistem pengelolaan, pelaporan keuangan berbasis on line. Misalnya seperti pengunaan aplikasi e-planning, e-budgeting serta saat ini penerapan transaksi non tunai kerjasama dengan Bank Riau Kepri.

Mantan Kepala Bappeda itu mengatakan pelaksanaan transaksi non tunai masih belum berjalan dengan maksimal. Ia berharap pihak Bank Riau Kepri dapat secepatnya menuntaskan persoalan ini.

"Untuk transaksi non tunai ini belum selesai. Kita berharap Bank Riau Kepri melalui tim IT-nya dapat segera diproses. Semestinya jika sudah diberlakukan sistem non tunai kita sudah siap, karena kita dapat teguran dari pemerintah pusat, terkait non tunai ini," jelasnya.

Yan juga menyebut, dari info yang didapat pemerintah pusat, Kabupaten Siak dan Provinsi Riau akan dijadikan pilot project terkait penerapan PP No 12 Tahun 2019 ini. Kata dia, pihak kementrian melalui timnya akan melakukan penilaian.

"Direktur yang membidangi paket regulasi menyampaikan informasi, Siak dan Riau akan jadIkan pilot project terkait penerapan PP No 12 ini. Saya sudah instruksikan kepada staf untuk segera persiapkan diri, "sebutnya.

Sementara itu Asisten Admintrasi Umum Setda Kabupaten Siak Jamaluddin mengatakan, Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam upaya memberikan pemahaman terhadap penyesuaian kebijakan regulasi tentang pengaturan pengelolaan keuangan deerah.

"Hal ini kita lakukan supaya dalam pelaksanaannya lebih disempurnakan lagi sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam aturan dimaksud, terutama terhadap perubahan peraturan dalam rangka mensinkronkan kondisi kebutuhan yang berkembang," sebut Jamal.

Lanjutnya, menindaklanjuti ketentuan pasal 283 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemda diamanatkan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

"Hasil dari Bimtek ini kita harapkan ke depan penyerapan pengunaan APBD sesuai dengan target tercapai, kemudian pokok pokok pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis dan transparan serta bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat," jelas Jamal.

Penulis : Diana Sari
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • PT RAPP Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Pemangku Kepentingan di Riau
  • Kembali Lolos ke Senayan, Jon Erizal Raih Suara Tertinggi di Riau
  • Safari Ramadan wagubri, Bupati Rohul Minta Pembangunan Jalan Provinsi di Rohul
  • BPJS TK Panam Buka Puasa Bareng Peserta Platinum
  • Larangan Pakai Mobdin Mudik Lebaran, Gubri Minta Satpol PP Lakukan Pemantauan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved