BAGANSIAPIAPI - Komisi IV DPRD menggelar hearing bersama Pemerintah Kabupaten (pemkab) Rohil terkait adanya isu pengurangan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 19.000 orang lebih. Hearing itu dilaksanakan digedung DPRD Rohil, Jalan Merdeka, Bagansiapiapi Senin (13/3/2017) sore kemarin.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Rohil, Drs H Syarifuddin MM dan dihadiri Ketua Komisi IV Hj Rusmanita, Sekretaris Komisi Hj Suryati, Anggota Komisi Habib Nur, Zulfikar dan Maston.

Sementara dari Pemkab Rohil dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Rohil, Drs H Hasrial SE Msi, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) se Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam hearing itu DPRD meminta keterangan terkait dana honorer, kebutuhan honorer serta biaya yang dikeluarkan masing-masing OPD untuk membayar gaji tenaga honorer yang ada. "Jika isu perumahan honorer ini tidak segera dibahas, dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial yang meluas di tengah masyarakat,” kata Syarifuddin.

Ia meminta hasil rapat ini dapat memberikan kesimpulan ataupun keputusan yang baik agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik pemerintah daerah maupun tenaga honorer. "Nasib honorer tanggung jawab kita bersama. Kami sebagai perpanjang tangan masyarakat meminta agar kita carikan solusi terbaik, dan jangan sampai keputusan merumahkan honorer itu menimbulkan polemik gejolak sosial,” tegas Politisi PKB itu.

Menanggapi persoalan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Rohil Drs H Hasrial mengatakan bahwa Pemkab Rohil belakangan ini sudah beberapa kali mengadakan rapat bersama seluruh OPD. Rapat membahas kebutuhan tenaga honorer di masing-masing OPD, serta dikaitkan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini yang mengalami penurunan pendapatan.

Dari hasil rapat itu, lanjutnya belum ada keputusan mengatakan bahwa tenaga honorer akan segera dirumahkan. Karena saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rohil masih dalam tahap verifikasi data terhadap penyesuaian tenaga honorer dengan OPD yang baru dibentuk.

"Jadi merumahkan tenaga honorer itu masih dalam tahap pemikiran saja, hanya baru wacana. Bupati saja belum ada mengeluarkan keputusan itu,” kata Hasrial.

Hasil hearing DPRD dengan Pemkab Rohil sore itu belum ditemukan solusi yang konkret antara legislatif dan eksekutif. Namun menjelang data verifikasi dari BKD selesai, Pemkab dan DPRD akan kembali menjadwalkan hearing membahas persoalan yang sama.

Penulis : Afrizal
Editor : Yusni Fatimah