BAGANSIAPIAPI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir diminta melakukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan zakat profesi oleh Badan Amil Zakit Nasional (Baznas) di wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Pasalnya, pengelolaan zakat profesi saat ini belum bisa berjalan dengan optimal dikarenakan masih terganjal Perda tentang zakat profesi tersebut.

Demikian dikatakan Ketua Baznas Rohil Baharuddin, Senin (28/1/2019) di Bagansiapiapi. Belum disahkannya Perda tersebut tentunya pengelolaan zakat Profesi belum bisa berjalan dengan optimal seperti apa yang kita harapkan.

Ia mengatakan, pihak Baznas Rokan Hilir diakuinya sudah jauh-jauh hari menyampaikan contoh draf Perda Zakat Profesi yang sengaja di minta dari kabupaten dan kota yang berhasil menerapkan zakat, salah satunya adalah Kabupaten Siak.

"Kendalanya Perda Zakat Profesi yang belum disahkan DPRD, oleh karenanya zakat propesi belum dapat di kelola dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap pengumpulan zakat propesi di Rohil," kata Baharudin.

Pengumpulan zakat profesi di instansi negeri serta swasta tentunya memerlukan peran penting Pemerintah Daerah membuat Perda. Diakui Bahruddin, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rokan Hilir telah mencatat dan mengumpulkan zakat profesi dari instansi negeri maupun swasta yang masih jauh dari potensi yang ada di Rokan Hilir.

Dia menambahkan, potensi tersebut dihitung berdasarkan jumlah pegawai negeri dan pegawai swasta yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. "Potensi Zakat Profesi dari pegawai negeri dan swasta di Rohil itu sangatlah besar, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Riau Kepri, Bank Syariah, Bank Rohil, Perusahaan Terbatas (PT), dan pabrik-pabrik," ucap Pegawai Kantor Kemenag Rohil tersebut.

"Nah, Bila ini semuanya itu benar-banar dikelola potensinya dengan baik, bisa mencapai puluhan miliar, dihitung dari Belanja Pegawai APBD Kabupaten Rokan Hilir dan dikali 2,5 persen,” jelasnya.

Belum optimalnya pengelolaan zakat profesi, disebut Baharudin, lantaran belum ada peraturan yang mengikat. Perda sangat perlu dibuat sebagai penguat landasan hukum Undang-Undang Nomor 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Khusus pihak swasta, mereka baru mau berzakat itu setelah adanya Perda Zakat Profesi.

"Kita harapkan kepada pihak DPRD dapat dengan segera mengesahkan Perda Zakat Profesi, agar semua program Baznas untuk membantu kaum dhuafa dapat berjalan lancar dan sukses," harapnya.

Lebih lanjut Baharudin menjelaskan, zakat profesi sangat membantu masyarakat kaum dhuafa yang ada di Rokan Hilir. Dia mencontohkan, zakat profesi bisa membantu perbaikan rumah, memberikan bantuan modal usaha, bantuan biaya pengobatan, bantuan beasiswa bagi anak tak mampu, dan kegiatan sosial lainnya.

"Dengan keterbatasan, Baznas tetap terus bersemangat berusaha melaksanakan program membantu para kaum dhufa dan fakir miskin," pungkasnya.

Penulis : Afrizal
Editor  : Fauzia

BERITA LAINNYA
Tahun Ini PPDB SD di Pekanbaru Dilakukan Online, Pendaftaran Mulai Awal Juli Bersama Polresta Pekanbaru, Capella Honda Riau Ajak Kartini Muda Cari Aman IOH Catat Lonjakan Trafik Data 17% Selama Lebaran Idulfitri Pura-pura Temukan Mobil Bos, Karyawan di Batam Minta Imbalan Rp20 Juta Akhirnya Kontrak Shin Tae-yong Diperpanjang di Timnas Indonesia		Berakhir 23 Mei, Kinerja ASN Jangan Kendor di Masa Transisi Pergantian Pj Wako Pekanbaru Tahun Ini, Pemkab Pelalawan Berangkatkan 336 Calon Jamaah Haji Jalan Kartama Pekanbaru yang Rusak Sudah Fungsional Makin Mengerucut, Siapa Bacalon Wawako Pekanbaru yang Bakal Dampingi Agung Nugroho di Pilkada? Rugikan Negara Rp856 Juta, Mantan Kepala BPBD Deli Serdang Jadi Tersangka Korupsi