Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV, Sekda Rohil: Sebagai ASN Tidak Bisa Tawar Menawar Beri Pelayanan
BAGANSIAPIAPI - Sejumlah Pejabat Struktural Eselon III dan VI dilingkungan Pemkab Rokan Hilir (Rohil) dilantik oleh Sekda Rohil, Drs H Surya Arfan Msi, Jumat (28/12/2018) lalu di lantai VI Kantor BPKAD Rohil.
Pelantikan tersebut berdasarkan petikan putusan Mendagri nomor 821-24-,1096 hingga 1106. Pejabat Eselon III D diantaranya Juli Asri, S.Sos sebagai Kabid informasi dinas kependuduk Disdukcapil, Sri Asni, SH Sebagai Kasi Perkawinan dan Perceraian Disdukcapil, Syarifah Susanti Ariza, SH, Sebagai Kasi Sistem informasi administrasi Kependudukan Disdukcapil, Tina Kumala S.STP Sebagai Kasi Kerjasama Disdukcapil.
Selanjutnya. Muyazir, SE, sebagai Kasi Seksi Identitas penduduk Disdukcapil, Budiarti Ahda,S.Pd Sebagai Kasi Tata Kelola SDM Tik, Iskandar, SE Sebagai Kasubag bagian umum dan kepegawaian, Handayana Suciati Sebagai Kasi perubahan Status anak perwarganegara dan kematian, Julia SH Sebagai Kasi Inovasi Pelayanan, Ismi Sebagai Kasi pendataan penduduk, dan Adora Rinanda sebagai kasi pindah datang penduduk Disdukcapil.
Sedangkan pada lampiran keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 820 BKPSDM-MP/2018 - 198 hingga 204 pada tanggal 20 Desember 2018 diantaranya: H.Supriadi ST sebagai Kabid pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rohil, Dewi Sutrio Raini, SKM Sebagai PJ Kasub bagian Program dan Perencanaan BPBD Rohil, Samsuri, SH MSI Sebagai PJ Kabid Tata Ruang Dinas PUPR.
Selain itu, Dedy Susanto, SAP sebagai Pj Kasi Reservasi Jalan jembatan Dinas PUPR, Ade Noviani Amk, Sebagai Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskes Rohil, dr Dhona Fitria Sari Sebagai Kasub bagian perencanaan dan program Diskes Rohil, Muhammad Alham, SH.Msi sebagai pj Kasub bagian perundang undangan bagian hukum dan HAM Setda Rohil.
Sekda Rohil Drs H.Surya Arfan .M.si menyampaikan, bahwa pelantikan pejabat administrator dan pengawasan agar dapat untuk memajukan ekonomi daerah. Diharapkan sebagaimana dalam pelaksanaan, diminta harus untuk bertanggung jawab menjadi tolak ukur sebagai tugas birokrasi dalam capaian program pelayanan kepada masyarakat.
"Sebagai apatur sipil negara tidak bisa dijadikan tawar-menawar, bahwa pejabat sangat dibutuhkan memberi pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat," pungkas Sekda.
Penulis: Afrizal
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
