Meranti
Pemkab Rohil | DPRD Rohil
 
+ INDEX BERITA

15:16 - Satpol Dit Air Polda Riau ...
14:36 - Akibat Banjir, Siswa Terpa...
17:04 - Kejari Rohil Tinjau Pemban...
16:32 - Bupati Rohil Lepas Konting...
16:01 - Pengerjaan 77 Unit RLH di ...
15:31 - Peringati HAKI 2018, Kejar...
14:44 - Tekan Korban Kecelakaan Ma...
14:51 - Polsek Rimba Melintang Ban...
13:50 - Forkorpimda Rohil Hadiri R...
17:15 - Susun Kebijakan Pembanguna...
16:36 - Meriahkan HUT ke-19, DWP R...
15:22 - Antisipasi Gangguan Kamsel...
17:46 - Pengentasan Kemiskinan Mas...
14:21 - Pemkab Siap Jadikan Rohil ...
16:31 - Pemkab Rohil Salurkan Bant...
18:00 - Selain Indah, Pulau Jemur ...
15:54 - Bupati Ingatkan Desa Hati-...
16:13 - Tahun Ini Bupati akan Bang...
16:03 - Bupati Minta Anggaran Koni...
15:51 - Pengurus Perbasi Rohil Dil...
11:47 - Peringati Milad ke-88, PD ...
18:25 - Perbasi Gelar Kejuaraan Ba...
16:26 - Polres Rohil Kembali Bagik...
14:44 - Masa Bakti 2018-2021, dr S...
16:54 - BNK Rohil Sosialisasikan B...
16:39 - Tuntas Setelah Pembahasan ...
16:15 - Sudah Ditandatangani Gubri...
15:23 - Polsek Panipahan Datangi d...
14:53 - Pemkab Rohil akan Bangun T...
14:38 - Sempena HUT ke-47 Korpri d...
10:33 - Mengecek Tapal Batas, Kapo...
10:14 - Satlantas Polres Rohil Ben...
10:53 - Tak Ada Honorer Lagi, Disd...
16:48 - Suyatno Hadiri Pelantikan ...
16:08 - Jalan Ambrol, Sat Lantas R...
15:03 - Polres Rohil Bagikan Air B...
14:20 - Polres-BPBD Rohil Dirikan ...
13:15 - Dandim 0321/Rohil Lepas MP...
12:43 - Awasi Perairan, Timpora Ge...
12:19 - Polres Rohil Berikan Bantu...
11:48 - Kapolres Rohil Cek Logisti...
16:13 - Sekda Rohil Serahkan Bantu...
09:55 - Seluruh Madrasah di Rohil ...
16:30 - AJOI Rohil Beri Pelatihan ...
15:16 - Banyak Ikan Mati Diduga Te...
13:45 - Pengamanan Pemilu 2019, Po...
16:29 - Bapenda dan Satpol PP Rohi...
15:28 - Pemkab Rohil Terima Keputu...
14:59 - Kasatpol PP Rohil Kukuhkan...
17:00 - Agar Pelayanan Berjalan Ma...
 
Kaban Bapenda Rohil: PAD Sektor PBB Belum Berjalan Maksimal
Kamis, 10/05/2018 - 14:41:30 WIB

BAGANSIAPIAPI - Kepala Badan (Kaban) Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil, Cicik Mawardi mengaku hingga saat ini pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB belum mencapai hasil yang maksimal.

Belum maksimalnya pencapaian itu disebabkan beberapa faktor, seperti adanya perubahan data yang kurang jelas, kurangnya koordinasi antara kepenghuluan, kecamatan serta kabupaten, masalah zona nilai tanah, dan yang terpenting belum adanya penerapan sanksi kepada para wajib PPB yang tidak mau membayar.

"Banyak data yang diberikan kecamatan kepada kita, namun yang jadi kendalanya kita tidak tahu salahnya data tersebut dimana, makanya kita kumpulkan seluruhnya di sini untuk menyatukan persepsi antara kecamatan dan kepenghuluan," kata Cicik Mawardi baru-baru ini dalam acara resmi Pemkab Rohil, di Bagansiapiapi.

Selain itu lanjutnya, permasalahan lain adalah dari 223 Ribu lebih data wajib pajak yang ada di Bapenda, hanya berkisar 33 ribu wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB.

"Kendala inilah yang menjadi perhatian besar kita, untuk data yang baru saja ada berkisar 8.000-an yang telah masuk, padahal tahun lalu kita juga sudah melakukan perbaikan data," sebutnya.

Dari PBB itu sendiri, katanya, memiliki target  Rp7 Miliar dalam setahun, namun pihak Bapenda hanya menerima berkisar Rp3,4 Miliar dari masyarakat yang membayar wajib pajak. Untuk itu sebut Cicik, perlu diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) untuk menetapkan sanksi bagi para wajib pajak bila tidak melakukan pembayaran.

Cicik juga menyebutkan, keberhasilan PBB tersebut ada di tangan kepenghuluan (kepala desa) beserta jajarannya, hal tersebut dikarenakan yang mengetahui wilayah dan yang mengenali para wajib PBB adalah orang kepenghuluan itu sendiri.

"Jadi kami sangat berharap kerja sama dari kecamatan serta kepenghuluan, karena mereka yang lebih tau medannya, kami menghimbau agar para penghulu melakukan pendataan," jelasnya sembari mengatakan banyak lahan yang ada di Rohil pemiliknya adalah orang yang berada di luar Rohil.

Sementara itu, Plt Bupati Rohil Jamiluddin juga pernah menyampaikan, salah satu hal yang harus diperbaiki dalam memaksimalkan PBB adalah merubah kejanggalan-kejanggalan terkait dengan PBB selama ini.

"Yang harus diperbaiki dulu adalah NJOP nya, harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, salah satu contohnya ada lahan yang berada di pedalaman dan di pinggir jalan malah lebih mahal pajaknya yang di pedalaman, padahal luasnya sama," jelas Jamiluddin.

Penulis: Afrizal
Editor: Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Dewan Harapkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Segera Ditindaklanjuti Agar Selesai Sebelum Tahun Anggaran 2018
  • Bupati Beri Jawaban Terkait Bangunan Tiga Pilar Yang Belum Juga Dimanfaatkan
  • Hati-hati! BNN Ungkap Jenis Narkoba Baru Minyak Ganja
  • Gerindra Siap Biayai Sistem IT untuk Audit e-KTP
  • Masih Misteri Siapa Penyerang Polsek Ciracas, Ada Hubungan dengan Pengeroyokan Anggota TNI?
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved