Meranti
Pemkab Rohil | DPRD Rohil
 
+ INDEX BERITA

14:28 - Silaturahmi ke Dewan Pembi...
17:02 - 11 Bulan Gaji Perangkat De...
19:18 - Penggunaan Dana Desa belum...
17:12 - Penggarapan PBBP2 Melalui ...
16:23 - Polres Rohil Serahkan Zaka...
14:41 - Walau Diguyur Hujan, Jamaa...
16:24 - Polisi Berhasil Ciduk Dua ...
15:31 - Kampung KB di Rohil Bertam...
17:49 - Sekda: Rohil Penghasil Ker...
15:34 - Kampanye Pertama, Zahirman...
10:39 - Pemilik Ikan Lundu Malah J...
16:31 - Ratusan Peserta Ramaikan F...
09:49 - Isu Proyek Peningkatan Jal...
17:27 - Kodim 0321/Rohil Terus Mon...
17:04 - Kata Plt Gubri bila sudah ...
11:00 - Disdikbud Rohil Himbau Sek...
16:51 - Rohil Bersenandung 3 Tajaa...
21:42 - Lomba Gerak Jalan Beregu L...
17:29 - Meriahkan HUT ke-19 Rohil,...
16:36 - Polres Rohil Galang Dana u...
17:33 - Sekda Rohil Serahkan Bantu...
17:21 - Batik Tulis Bercorak Keran...
17:02 - Ribuan Masyarakat dari Ber...
11:14 - Jalin Silaturahmi Antar Ka...
10:05 - DKD Gelar Lomba Seni Al-Ba...
09:41 - Meriahkan HUT Ke-19 Rohil,...
05:53 - Aktivis Muda Asal Rohil Ap...
18:30 - Jalankan Tugas Pengawasan ...
17:09 - Bawaslu Rohil Himbau Caleg...
15:22 - Bapenda Rohil Upayakan Opt...
15:05 - Lima Jemaah Haji Rohil Klo...
18:04 - Perdana Diperkenalkan, Sir...
18:15 - Hadiri HKN Ke-71, Bupati A...
17:24 - Pimpin Upacara Peringatan ...
16:15 - Angkat Sejarah Kota Bagans...
16:02 - Paska Dirumahkan, Ratusan ...
13:30 - Peringati 10 Muharram 1440...
14:40 - Peringati 10 Muharram, Pem...
14:03 - Belasan Ribu Honorer di Ro...
14:52 - Terjerat Kasus Korupsi, 13...
16:24 - Pemkab Rohil Terima 267 CA...
18:12 - 43 Bacaleg PKB Rohil, Teke...
18:05 - Tinjau Kondisi Jembatan Ju...
17:24 - Menyerap Aduan Masyarakat,...
15:41 - Akibat Abrasi, Kondisi Jem...
18:34 - Pemkab Siak dan Rohil Sepa...
17:02 - Bangkitkan Ekonomi Ummat, ...
15:06 - 8 Peserta Asal Rohil Siap ...
19:07 - Galangan Kapal Bakal Ditut...
15:10 - Meriahkan Tahun Baru Islam...
 
Kaban Bapenda Rohil: PAD Sektor PBB Belum Berjalan Maksimal
Kamis, 10/05/2018 - 14:41:30 WIB

BAGANSIAPIAPI - Kepala Badan (Kaban) Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil, Cicik Mawardi mengaku hingga saat ini pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB belum mencapai hasil yang maksimal.

Belum maksimalnya pencapaian itu disebabkan beberapa faktor, seperti adanya perubahan data yang kurang jelas, kurangnya koordinasi antara kepenghuluan, kecamatan serta kabupaten, masalah zona nilai tanah, dan yang terpenting belum adanya penerapan sanksi kepada para wajib PPB yang tidak mau membayar.

"Banyak data yang diberikan kecamatan kepada kita, namun yang jadi kendalanya kita tidak tahu salahnya data tersebut dimana, makanya kita kumpulkan seluruhnya di sini untuk menyatukan persepsi antara kecamatan dan kepenghuluan," kata Cicik Mawardi baru-baru ini dalam acara resmi Pemkab Rohil, di Bagansiapiapi.

Selain itu lanjutnya, permasalahan lain adalah dari 223 Ribu lebih data wajib pajak yang ada di Bapenda, hanya berkisar 33 ribu wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB.

"Kendala inilah yang menjadi perhatian besar kita, untuk data yang baru saja ada berkisar 8.000-an yang telah masuk, padahal tahun lalu kita juga sudah melakukan perbaikan data," sebutnya.

Dari PBB itu sendiri, katanya, memiliki target  Rp7 Miliar dalam setahun, namun pihak Bapenda hanya menerima berkisar Rp3,4 Miliar dari masyarakat yang membayar wajib pajak. Untuk itu sebut Cicik, perlu diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) untuk menetapkan sanksi bagi para wajib pajak bila tidak melakukan pembayaran.

Cicik juga menyebutkan, keberhasilan PBB tersebut ada di tangan kepenghuluan (kepala desa) beserta jajarannya, hal tersebut dikarenakan yang mengetahui wilayah dan yang mengenali para wajib PBB adalah orang kepenghuluan itu sendiri.

"Jadi kami sangat berharap kerja sama dari kecamatan serta kepenghuluan, karena mereka yang lebih tau medannya, kami menghimbau agar para penghulu melakukan pendataan," jelasnya sembari mengatakan banyak lahan yang ada di Rohil pemiliknya adalah orang yang berada di luar Rohil.

Sementara itu, Plt Bupati Rohil Jamiluddin juga pernah menyampaikan, salah satu hal yang harus diperbaiki dalam memaksimalkan PBB adalah merubah kejanggalan-kejanggalan terkait dengan PBB selama ini.

"Yang harus diperbaiki dulu adalah NJOP nya, harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, salah satu contohnya ada lahan yang berada di pedalaman dan di pinggir jalan malah lebih mahal pajaknya yang di pedalaman, padahal luasnya sama," jelas Jamiluddin.

Penulis: Afrizal
Editor: Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Silaturahmi ke Dewan Pembina, Hipemarohi Diminta untuk Bersatu
  • BMKG: Fenomena Alam Puting Beliung di Perairan Dumai Masih Terbilang Normal
  • Wanita Tanpa Busana Ditemukan Tewas di Parit
  • 31 Pastor yang Terlibat Skandal Seks Diungkap Keuskupan Washington
  • Penjelasan Penanganan Salah Satu Penumpang pada Penerbangan Lion Air JT-040 Rute Soekarno-Hatta ke Denpasar
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved