JAKARTA - Adu argumen antara cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD terkait rencana mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pengusaha tambang yang melanggar aturan.

Debat sengit ini terjadi di panggung debat Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Minggu (21/1/2024). Gibran, dengan tegas, mengungkapkan niatnya untuk mencabut IUP sebagai langkah sederhana dalam menindak pengusaha tambang nakal.

Itu merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan 4, serta Pancasila Sila 4 dan 5, Gibran berharap sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kemakmuran rakyat.

"Simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut. Izinnya dicabut. Kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan dibesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ungkap Gibran dikutip dari detikcom.

Ia juga menekankan pentingnya menjalankan Permen Investasi No 1 Tahun 2022, dengan harapan perusahaan besar dapat bekerja sama dengan pengusaha lokal dan UMKM setempat.

Namun, Mahfud menanggapi dengan skeptis. Dia membeberkan data deforestasi yang mencemaskan, mengungkapkan adanya 2.500 tambang ilegal dan deforestasi seluas 12,5 hektare dalam 10 tahun terakhir. Mahfud menyatakan bahwa mencabut IUP tidak semudah yang diutarakan Gibran, karena di baliknya terdapat banyak mafia.

"Bilang cabut aja IUP-nya ya itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya," tegas Mahfud.

Dia juga membagikan pengalamannya ketika timnya ditolak di lapangan dan mengungkit pernyataan KPK terkait masalah tambang ilegal yang dibeking oleh aparat dan pejabat. (*)

BERITA LAINNYA
Meski Diguyur Hujan, Ribuan Masyarakat Tetap Antusias Nonton Konser Virgoun Ribuan Masyarakat Mulai Padati Kawasan BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival Pemprov Riau Siap Pecahkan Rekor MURI Masak Mie Sagu Terbanyak di Gernas BBI-BBWI 2024 Kolaborasi dengan Dispar, Disperindagkop Riau Targetkan Transaksi Gernas BBI-BBWI Lebih Rp18 Miliar PSI Riau Buka Penjaringan Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024		Talk Show Bertajuk Tuan Dukung Puan, Bentuk Komitmen PHR untuk Kesetaraan Gender UNESCO: 70 Persen Jurnalis Lingkungan Jadi Sasaran Intimidasi dan Kekerasan Dirjen BPD Kemendagri Puji Sinergi Pemerintahan Daerah dan Desa di Riau Angin Kencang Terpa Kantor Gubernur Riau Jelang Konser Gernas BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Serta Bagi Dividen Rp 635,5 M