JAKARTA - Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan keputusan akhir soal masuk koalisi Jokowi ada di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan harus ditaati.
"Dalam tradisi Gerindra perbedaan itu biasa sebelum ada keputusan dari dewan pembina, jadi siapa saja boleh berbeda pendapat, kita sangat hargai cara pandang masing-masing, tapi kita ada tradisi begitu ketua dewan pembina, orang yang memiliki mandat partai berdasarkan AD/ART mengambil keputusan maka semua harus dengar dan taat," kata Muzani kepada wartawan di gedung DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).
Muzani menjelaskan, Gerindra bakal menggelar rapimnas di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawab Barat. Semua petinggi Gerindra hingga organisasi sayap akan hadir untuk mendengarkan suara-suara terkait arah politik Gerindra ke depan.
"Pak Prabowo kumpulkan itu untuk mendengar suara suara kawan-kawan tentang gimana Gerindra ke depan ini," sambungnya.
Muzani mengaku tidak khawatir jika nantinya ada perbedaan pandangan dari kader-kader Gerindra terkait arah politik. Menurutnya kewenangan keputusan tetap berada di tangan Prabowo.
"Iya pokoknya kita bebaskan kepada itu, akhirnya Pak Prabowo akan ambil keputusan karena mandat ada pada beliau, ini penting untuk dikumpulkan dan didengar suaranya," ucap Muzani dikutip detikcom.
Sementara itu, tentang isu 3 menteri yang didapat Gerindra, Muzzani mengaku tidak tahu-menahu, Namun, dia menuturkan, saat pertemuan antara Prabowo dan Jokowi, disampaikan banyak gagasan mulai dari situasi politik, ekonomi, hingga pertahanan.
"Beliau banyak diskusi dengan Pak Presiden terkait beberapa persoalan kebangsaan dan beliau juga sampaikan ke Pak Presiden tentang beberapa hal yang bisa dilakukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Pak Prabowo katakan jika atas problem tersebut Gerindra diminta bantuannya, kalau sesuai kemampuan yang kita miliki tentu akan dipertimbangkan, jika tidak tentu Presiden tidak perlu ragu untuk ambil keputusan apapun," terangnya.
"Sebagai parpol, Gerindra akan tetap bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk keutuhan negara. Jadi Pak Prabowo sudah sampaikan ke Presiden gunakanlah hak prerogatif itu sebaik-baiknya dan Pak Jokowi tidak perlu terbebani oleh urusan apa pun," jelas Muzani.(*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
