JAKARTA - Pengurus DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik format debat kandidat capres-cawapres yang akan diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 17 Januari mendatang. Dia menganggap paslon tidak perlu diberikan pertanyaan beberapa hari sebelum debat dilaksanakan.
Diketahui, KPU akan memberikan puluhan pertanyaan dari panelis kepada paslon beberapa hari sebelum debat dilaksanakan. Kemudian, saat debat, moderator hanya mengajukan tiga dari puluhan pertanyaan yang diberikan.
"Memberikan daftar pertanyaan seminggu sebelum debat sama saja menjadikan debat ini sebagai ajang lomba menghafal," kata Ferdinand saat seperti dilansir cnnndonesia.com, Sabtu (5/1/2019).
Menurut Ferdinand, debat pilpres adalah ajang untuk mengukur wawasan, pemahaman, dan kapasitas para kontestan yang mana merupakan calon pemimpin bangsa. Karenanya, Ferdinand menganggap KPU merusak esensi debat ketika mengirimkan pertanyaan beberapa hari sebelumnya.
"Anak SD saja mau ujian tidak dikasih soal dan dilarang bawa contekan. Masa capres-cawapres kalah sama anak SD?" lanjutnya.
"Yang pasti KPU tak mampu menjaga kualitas pilpres ini dengan baik untuk menghasilkan pemimpin yang baik, berwawasan dan mampu mengurus negara ini ke depan," kata Ferdinand.
Ferdinand seolah tetap tidak terima ketika KPU hanya mengajukan beberapa dari puluhan pertanyaan yang diberikan kepada paslon. Meski pertanyaan yang diajukan saat debat dilakukan secara acak atau tanpa sepengetahuan paslon sekalipun.
Menurutnya, segala hal yang akan muncul dalam debat tidak boleh dibeberkan terlebih dahulu, kecuali tema. Dia menganggap debat nanti hanya akan menjadi ajang pura-pura debat lantaran paslon sudah mengetahui yang akan ditanyakan moderator.
"Alasan dari 10 pertanyaan tapi yang akan ditanya cuma 3 itu kan alasan tak bermutu. Kalau sudah dibuka itu namanya pura-pura debat, pura-pura ditanya," ujar Ferdinand.
Ferdinand kemudian menilai KPU sedang berupaya berpihak kepada kubu Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, format debat yang mana pertanyaan diberikan terlebih dahulu menguntungkan kubu paslon nomor urut 01.
"Tampaknya, ini dugaan saya ya, KPU sedang berupaya berpihak dan memberi kemudahan kepada paslon 01. Capres cawapresnya kita lihat diberi kemudahan untuk jadi penghapal," kata Ferdinand.
Ferdinand lantas mengatakan bahwa paslon yang diusung partainya, yakni Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sangat siap menghadapi debat. Termasuk jika pertanyaan tak diberikan terlebih dahulu.
"Sangat siap. Justru pertanyaan harus ditutup. Ini untuk mengetahui kapasitas capres-cawapres kita," kata Ferdinand.
KPU bakal menggunakan dua format saat debat capres-cawapres 17 Januari mendatang bertema HAM, Terorisme, Hukum, dan Korupsi. KPU akan menggabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup.
Pada pakem pertanyaan terbuka, KPU mengirimkan pertanyaan kepada para paslon 10 hari sebelum debat dilaksanakan. Ada sekitar 20 pertanyaan. Lalu, hanya tiga pertanyaan yang diajukan saat debat berlangsung.
"Nanti secara acak mereka diberi pertanyaan dari yang sudah diserahkan sebelumnya. Misal ada 20 pertanyaan, hanya tiga yang akan diajukan. Kira-kira begitu," kata Ketua KPU Arief Budiman usai rapat perdana panelis debat di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11).
Pakem pertanyaan tertutup sendiri adalah ketika paslon saling melempar pertanyaan. Disebut tertutup lantaran seluruh peserta debat benar-benar tidak mengetahui apapun yang akan ditanyakan oleh lawannya. (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
