BREAKING NEWS :
1 Juli Bakal Jadi Puncak Arus Balik di Pelabuhan Sei Duku Pekanbaru
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

12:18 - Gubri Andi Rachman Lihat L...
09:05 - Pastikan Kelengkapan Medis...
20:57 - Jenguk 8 Pasien Pengidap K...
16:47 - Ketua Umum MUI Riau Sebut ...
21:49 - Ketua KPU Riau dan Danyon ...
08:51 - Pemprov Riau Janji Beri Ke...
13:29 - Sambut Ramadan, Dinkes Ria...
15:52 - Gubri Dorong Generasi Muda...
14:37 - Gubri Berharap Mahasiswa M...
11:28 - Stand Pameran Dinas Pariwi...
06:19 - Dilantik Presiden, H Wan T...
12:23 - Gubri Undang Petinggi PLN,...
08:04 - Gubri Ajak Anak Muda Riau ...
10:23 - Gubernur Datang, Kami Sena...
18:27 - Saat Gubernur Mendongeng, ...
17:08 - Istri Gubernur Riau Bocork...
17:20 - Komisi III Curhat Karyawan...
16:38 - Wan Thamrin Hasyim Terpili...
17:10 - Kemendagri Gelar Asistensi...
22:57 - Tinjau Pasar Ikan di Inhil...
 
Diteken Menteri LHK, Riau Akhirnya Terima SK Perubahan RTRW
Rabu, 27/04/2016 - 10:22:48 WIB
RTRW Riau.
RTRW Riau.
TERKAIT:
 
  • Distribusi Pipa Gas di Riau Terhalang RTRW
  • Polemik RTRW Riau Halangi Investasi dan MEA
  • Diteken Menteri LHK, Riau Akhirnya Terima SK Perubahan RTRW
  •  

    PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau boleh bernapas lega. Pasalnya, Surat Keputusan (SK) Perubahan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dari Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, yang selama ini ditungu-tunggu telah diterima Dinas Kehutanan (Dishut) Riau, Selasa (26/4/2016).

    Hal itu diakui Kepala Dishut Riau, Fadrizal Labay menjawab MRNetwork, malam tadi. "Ya benar, kita sudah menerima SK tersebut hari ini (kemarin). SK aslinya juga sudah kita ambil ke Manggala (sebutan Kantor Kementerian LHK di Jakarta). Saat ini kita sedang pelajari isinya," katanya.

    SK Perubahan RTRW Riau ini bernomor SK.314./MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tertanggal 20 April 2016 yang ditandatangani langsung Menteri LHK, Siti Nurbaya. SK ini merupakan revisi dari SK 878/Menhut-II/2014 tertanggal  29 September 2014.

    Apakah SK Perubahan RTRW itu sudah sesuai keinginan Pemprov Riau? Fadrizal menjawab diplomatis. Menurutnya, keinginan Riau tentu lebih banyak dari yang diberikan pemerintah pusat.

    "Tapi setidaknya ini sudah ada kemajuan untuk menjadi pegangan. Dengan demikian pembangunan di Riau tidak terkendala lagi," kata Fadrizal.

    Ia menambahkan, setelah dipelajari dan diteliti, Pemprov akan segera mengajukannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. "Untuk segera dibuat Peraturan Daerah (Perda)," jelasnya.

    Sebelumnya, Menhut saat dijabat Zulkifli Hasan menyerahkan SK penetapan RTRW Riau pada 9 Agustus 2014 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Riau ke-57. Kala itu, Pemprov Riau diberi waktu dua pekan untuk merevisi kawasan hutan dan lahan dalam RTRW.

    Akan tetapi, proses itu macet karena Gubernur Riau Annas Maamun ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada September 2014 karena menerima suap terkait alih fungsi lahan, yang masih terkait dengan RTRW tersebut. Dicokoknya Annas akhirnya membuat RTRW Riau tak kunjung disahkan oleh Menteri LHK.

    Berlarut-larutnya persoalan RTRW berimbas pada pembangunan. Pada April 2015 saja, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Riau menyatakan permasalahan dalam RTRW itu telah menghambat investasi hingga mencapai ratusan triliun rupiah.

    Di Kota Dumai misalnya, sejak 2012 sampai awal 2015 saja, tidak terealisi investasi sekitar Rp300 triliun karena terhambat RTRW.

    Penulis : Asril Darma
    Editor : Yusni Fatimah


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
    bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • 1 Juli Bakal Jadi Puncak Arus Balik di Pelabuhan Sei Duku Pekanbaru
  • Kacang Pukul, Oleh-oleh Khas Bagi yang Mudik ke Riau
  • Walau dalam Suasana Lebaran, Satpol PP Pekanbaru Tertibkan Reklame Kadaluarsa
  • Alamak! Bapak Angkat Ini Perkosa Putrinya hingga 729 Kali
  • Kemenhub Sanksi PO Jual Tiket Tanpa Stempel
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved