PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar menaruh perhatian khusus terhadap pengelolaan dana desa. Maka perlu pengawasan agar dapat dikelola dengan baik sesuai petunjuk.

Pemerintah pusat mencairkan anggaran itu melalui Dana Desa maupun yang diberikan kabupaten berupa Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Riau.

Dana tersebut diberikankepada masing-masing desa agar bermanfaat untuk kemajuan desa yang ada di Bumi Melayu Lancang Kuning. Itu disampaikan Gubri saat membuka workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2023 tingkat regional pada pemerintah Provinsi Riau. Acara berlangsung di Aula Lantai III BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

"Penggunaan dana desa ini diharapkan oleh pemerintah agar terjadi percepatan pembangunan desa, karena desa adalah unjung tombak yang menjadi perhatian," sebut Gubri, Jumat (11/8/2023) dikutip MCR.go.id.

ADD bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara RKUN ke Rekening Kas Daerah (RKD) dan tercatatkan di RKUD.

Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

ADD merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam Anggaran Pendpatan Belanja Daerah (APBD) melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Penggunaan ADD juga telah tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang Siltap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana ADD.

Sedangkan BKK merupakan bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

BKK Pemerintah Riau berasal dari APBD provinsi yang telah dilampirkan pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa.

Oleh karenanya, orang nomor satu di Riau ini berpesan agar pembangunan desa dengan menggunakan anggaran yang telah disalurkan tersebut terus dikawal agar desa semakin maju.

"Kami berhadap dana desa yang dikucurkan pemerintah dapat dimaksimalkan sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan desa yang ada di Provinsi Riau," tutup Gubri. (*)

BERITA LAINNYA
Demokrat Ajak NasDem Berkoalisi Usung Agung Nugroho Menuju Pekanbaru 1 Bukan Ayat Cahyadi, PKS Rekomendasi Dr Ikhsan Maju di Pilwako Pekanbaru 2024 Perang Baliho Memanas Jelang Pilwako Pekanbaru 2024 Arus Lalu Lintas Dialihkan, Hindari Jalan Ini Jika Tak Ingin Terkena Macet Turun Drastis, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Jadi Rp1,318 Juta		Siap Bertarung di Popda Riau XVI, IPSI Rohil Adakan Seleksi Atlet Dugaan Korupsi Pembangunan Hotel, Sukarmis Mantan Bupati Kuansing 2 Periode Ditahan Beri Wawasan Akademis Poltekim, Imigrasi Selatpanjang Kunjungi SMAN 2 Tebingtinggi Pelajar Nekat Bobol Rumah dan Curi Motor Polisi Lalu Jual Onderdil Pemain Irak, Ali Jasim Dukung Indonesia Berjuang di Playoff Olimpiade 2024