BREAKING NEWS :
Perhatian, saat Daftar CPNS Berkas Ini Sering Jadi Masalah yang Bisa Menghambat
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

14:00 - Masuk 5 Besar Peredaran Na...
20:59 - Yan Prana Jaya Dikabarkan ...
18:32 - Hadir di FGD, Gubri Sebut ...
15:45 - Sidak Lagi, Wagubri Temuka...
17:43 - Paparkan Kerja PPID di KI ...
15:07 - Gubri Selalu Berharap Bant...
14:23 - Wagubri Berharap SMK Dirga...
13:21 - Hari Pangan Sedunia, Wagu...
09:27 - Quran Center di Riau Juga ...
20:37 - Wadah Promosi Produk Ekono...
15:53 - Gubri Sebut Riau Masih Sia...
11:13 - Gubri Minta Walikota/Bupat...
18:18 - PJ Sekda Riau Sebut 121 De...
16:34 - Premium Langka di Pekanbar...
15:14 - Tidak Main-main, Bekraf RI...
06:02 - Atasi Karhutla, Pemprov Ri...
14:05 - Cemari Lingkungan, Gubri ...
10:34 - DAK Fisik Riau Rp1,3 T Ber...
21:56 - Bertekad Tingkatkan Perika...
12:30 - Wagubri Akan Tertibkan Ten...
 
Bertekad Tingkatkan Perikanan Riau, Gubri Konsultasi Langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan
Rabu, 09/10/2019 - 21:56:11 WIB

JAKARTA - Sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau terbesar tahun 2018 ada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,11 persen, serta industri pengolahan sebesar 1,05 persen. 

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing pada sektor perikanan dan kelautan, Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi, bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Ir Nilanto Perbowo MSc di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Dalam pertemuan itu, Syamsuar membahas empat poin dengan Nilanto Perbowo agar pertumbuhan ekonomi sektor perikanan di Provinsi Riau semakin meningkat di tahun yang akan datang.

"Saya tadi bertemu dengan Pak Sekjen KKP RI di kantornya membahas, bagaimana pengembangan perikanan di pulau-pulau kecil terluar yang ada di Provinsi Riau, seperti Pulau Batu Mandi, Pulau Rupat, Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang, bisa dirasakan secara langsung oleh nelayan," kata Syamsuar kepada wartawan.

Tidak hanya itu, Syamsuar juga membahas bagaimana prospek pembangunan sentra perikanan terpadu kepada kabupaten dan kota di Provinsi Riau, yang memiliki potensi perikanan, baik itu penangkapan dan budidaya.

"Sektor perikanan di Riau sangat menjanjikan di sejumlah kabupaten dan kota yang memiliki potensi, seperti di Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hilir, Kampar, dan daerah lainnya. Potensi ikan laut dan budidaya di Riau sangat diminati tidak hanya masyarakat lokal, tapi juga International," ungkap Syamsuar.

Dirinya juga membahas mengenai penanganan Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing di Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Terjadinya illegal fishing di Riau, karena masih ada nelayan yang belum memahami zona-zona penangkapan ikan. Mana yang boleh ataupun tidak boleh ditangkap, yang menyebabkan banyak nelayan Indonesia yang ditangkap oleh aparat keamanan laut negara tetangga.

"Untuk itu perlu adanya penguatan pengawasan dan koordinasi dengan korwas dan penegak hukum, agar ikan-ikan kita tidak dicuri oleh nelayan dari luar Indonesia yang terjadi di Riau," ujar Syamsuar.

Yang terakhir dibahas Syamsuar, bagaimana pelaksanaan konservasi yang bertujuan melindungi, melestarikan dan mengelola secara berkelanjutan sumber daya ikan, meliputi ekosistem, jenis dan genetik ikan secara lestari dan berkelanjutan.

Sambung Syamsuar, salah satu upaya konservasi ekosistem adalah dengan mengembangkan dan menetapkan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Riau yang dikelola dengan sistem zonasi, diantaranya zona perikanan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya dan penangkapan ikan ramah lingkungan, serta zona pemanfaatan untuk kegiatan wisata bahari.

"Ketersediaan sumber daya ikan wajib kita jaga demi kesejahteraan masyarakat saat ini dan dikemudian hari. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/MEN/2008, telah mengamanatkan dan mengatur bagaimana semestinya konservasi dijalankan untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar," jelas Syamsuar.

Empat poin tersebut memdapatkan respon positif dari Nilanto Perbowo, dirinya akan membahas hal tersebut diinternal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, agar sektor perikanan di Provinsi Riau nelayan penangkapan dan budidaya bisa maju. Pertemuan tersebut dihadiri, Kepala Biro Perencanaan KKP RI Ir Ishartini dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Herman Machmud. (rilis)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Perhatian, saat Daftar CPNS Berkas Ini Sering Jadi Masalah yang Bisa Menghambat
  • Dua Hari Pencarian, Jenazah Winda yang Terjatuh di Perairan Inhil Akhirnya Ditemukan
  • Diumumkan Malam Ini atau Besok, Seperti Apa Komposisi Kabinet Baru Jokowi?
  • Siang Ini MPR Akan Lantik Jokowi-Ma'ruf, 31 Ribu Personel TNI-Polri Disiagakan
  • Promo Akhir Tahun di Bintang Property, Beli Rumah Dapat Potongan Harga Fantastis
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved