BREAKING NEWS :
Buntut Unjuk Rasa Buruh, Pemprov Riau Surati Walikota Dumai untuk Revisi UMK 2020
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

16:47 - Diskominfotik Riau Ajak Se...
11:44 - Tagih Tunda Salur DBH Riau...
09:20 - Belum Ada BUMDes, 25 Desa ...
15:59 - Wagubri Ajak Semua Pihak S...
23:26 - Bankeu untuk Kecamatan dan...
16:09 - Gubri Resmi Tetapkan Ahmad...
11:51 - Wagubri Ajak Seluruh ASN R...
15:45 - SK Definitif Sekdaprov Bel...
14:30 - Walau Belum Massif, Media ...
20:19 - Usai Bom Bunuh Diri Medan,...
15:39 - SK Penjabat Sekdaprov Riau...
18:02 - Gubri Berharap Pertemuan d...
12:26 - Pemprov Riau Bahas UU Kehu...
16:33 - Belum Ada Kepastian, Gubri...
12:33 - Terima Kedatangan Raja Mud...
17:09 - Prestasi Kontingen Riau pa...
10:25 - Pahlawan Tidak hanya yang ...
13:03 - Pemprov Riau Minta Bantuan...
12:18 - Pj Sekda Beberkan Langkah ...
08:55 - DPM-PTSP Riau Terima Pengh...
 
Bentuk Tim, Gubri Tertibkan Kebun Sawit Ilegal Seluas 1,2 Juta Ha
Senin, 12/08/2019 - 19:03:26 WIB
Gubenur Riau, Syamsuar beri keterangan terkait penertiban lahan ilegal.
Gubenur Riau, Syamsuar beri keterangan terkait penertiban lahan ilegal.
TERKAIT:

PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution beserta Satgas, Polri dan jajaran, melakukan rapat pembahasan Penertiban Kawasan dan Lahan yang Ilegal, Senin (12/8/2019) pagi di ruang rapat Melati kantor Gubernur Pekanbaru.

Banyaknya Kawasan dan Lahan yang di gunakan secara Ilegal menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Provinsi Riau sendiri, luas kawasan dan lahan yang akan ditertibkan yaitu 1,2 juta hektare (ha) lahan perkebunan Ilegal.

Gubri Syamsuar mengatakan kepada metroriaugruop sebelum memulai penertiban harus lakukan survei dulu. "Dalam pembahasan tadi kami juga sudah membentuk  tiga Tim kecil dan tim ini langsung diketuai Wagub Edy Natar Nasution. Nantinya tim kecil ini yang akan bekerja mencari data sekaligus menertipkan kawasan/lahan yang melanggar aturan," jelasnya.

"Tiga Tim yang dibentuk Syamsuar antara lain, pertama Tim Pengendali, Tim Operasi dan Tim Yustisi," urainya.

Kriteria hutan ilegal ini diantaranya adalah tidak adanya izin dari lahan perkebunan tersebut dan kedua, perkebunan yang berada dalam kawasan hutan. 

"Intinya buat sekarang, data yang kita terima dari Dinas Kehutanan, semua datanya belum kongkret dan buat sekarang kita biarkan dulu tim bekerja,"tutupnya.

Penulis: Rivo Wijaya
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Buntut Unjuk Rasa Buruh, Pemprov Riau Surati Walikota Dumai untuk Revisi UMK 2020
  • Pria Pasir Jaya Dipolisikan karena Tak Tanggungjawab Usai Hamili Siswa SMA
  • Diskominfotik Riau Ajak Seluruh OPD Kerja Keras Wujudkan Satu Data Indonesia
  • Jelang Pemilu Tahun Depan, Bawaslu Inhil Evaluasi Kinerja
  • Backpacker Wanita Tewas saat Berhubungan Seks, Jasadnya Dimasukkan Koper
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved