BREAKING NEWS :
Rusuh Manokwari, Ini Pesan Damai dari Masyarakat Papua di Riau
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

12:53 - Raih Penghargaan Kota Laya...
15:14 - Gubri Pimpin Rapat Koordin...
08:15 - Gubernur Syamsuar Sambut K...
07:38 - Gubernur Riau Ngaku Bangga...
12:15 - HUT ke-74 RI, Gubri Fokus ...
20:46 - Tidak Semua ASN Ikut Upaca...
16:06 - Gubri Ingin Proses Penyamb...
14:13 - Sidak di Kantor Ini, Wagub...
19:31 - Gubri Apresiasi Pameran Fo...
12:33 - Wagubri Ingatkan ASN Tak N...
23:32 - Gubernur Riau Syamsuar Lau...
15:33 - Gubri Lantik Ahmad Syah Se...
12:51 - Sekdaprov Riau Ahmad Hijaz...
11:29 - Wujudkan Riau Hijau, Gubri...
10:34 - Sertijab Siang Ini, Ahmad ...
19:03 - Bentuk Tim, Gubri Tertibka...
19:41 - Pemprov Riau Beri Pengharg...
09:57 - Peringatan HUT ke-62 Provi...
20:38 - Pasca Penetapan Tersangka ...
17:00 - Bupati dan Walikota tak Ha...
 
Akhir Juli, Riau Kembali Gelar Operasi Pajak Kendaraan Bermotor
Selasa, 16/07/2019 - 13:24:26 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • Akhir Juli, Riau Kembali Gelar Operasi Pajak Kendaraan Bermotor
  •  

    PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau akan kembali menggelar operasi terpadu untuk penertiban pajak kendaraan bermotor mulai akhir bulan Juli hingga Desember 2019.

    “Kegiatan operasi terpadu akan dilaksanakan mulai minggu ketiga Juli sampai dengan minggu kedua Desember 2019,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Indra Putrayana dalam pernyataan pers dikutip dari Antara di Pekanbaru, Selasa (16/7/2016).

    Ia menjelaskan tujuan operasi tersebut adalah memberikan pembinaan, penertiban, survey kepatuhan untuk memetakan tingkat kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi Pasal 71 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ pengoperasian kendaraan bermotor di luar wilayah registrasi,” katanya.

    Selain itu, dari hasil evaluasi pelaksanaan operasi 2018, kegiatan tersebut dinilai efektif meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan.

    “Karena melalui intervensi pelaksanaan operasi penertiban, pada tahun 2018 capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor tumbuh sebesar 7,97 persen dari tahun 2017. Dan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor juga tumbuh 15,42 persen,” katanya.

    Ia menjelaskan, pelaksanaan operasi penertiban pada 2018 berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember di lima lokasi di Kota Pekanbaru. Sedangkan di luar ibukota provinsi, operasi tersebut hanya digelar di satu lokasi di Kabupaten Siak dan Rokan Hulu.

    Hasil pelaksanaannya, total aktual kendaraan bermotor yang terjaring sebanyak 8.383 unit. Total pelanggaran sebanyak 1.481 unit atau 24,14 persen dari kendaraan yang terjaring.

    Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda Riau, Bambang, menambahkan operasi penertiban pajak kendaraan bermotor pada 2019 akan dilakukan secara terpadu. Instansi terkait yang dilibatkan di antaranya adalah Ditlantas Polda Riau, dinas perhubungan, Satpol PP, dan PT Jasa Raharja (Persero).

    Pelaksanaan operasi pada tahun ini akan diperluas wilayahnya di seluruh 12 kabupaten/kota di Riau. Masing-masing akan sebanyak 18 kali di wilayah Kota Pekanbaru dan sekali di kabupaten/kota lainnya.

    “Pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan operasi didasarkan atas pertimbangan teknis lapangan dari Polri,” ujarnya.

    Direncanakan operasi penertiban akan diberlakukan kepada semua kendaraan bermotor baik itu kendaraan pribadi, plat merah atau kendaraan milik pemerintah, maupun plat kuning atau kendaraan transportasi umum.

    Operasi penertiban pajak kendaraan bermotor pada tahun ini direncanakan akan diperluas lingkup wilayahnya dibandingkan tahun 2018.

    Ia menjelaskan ada beberapa kategori pelanggaran yang kerap ditemui saat operasi penertiban. Pelanggaran berat antara lain wajib pajak tidak bisa menunjukan dokumen STNK, tidak bawa dokumen kendaraan dan pengemudi sama sekali, tidak ada dokumen SKPD nondomisili Riau yang belum melakukan pelunasan pajak kendaraan bermotor tahunan maupun lima tahunan, dan apabila masa berlaku STNK sudah habis.

    “Terhadap wajib pajak yang tidak dapat menunjukan satupun dokumen kendaraan dan pengemudi, maka petugas pemeriksa dapat meminta bantuan petugas Polri untuk melakukan penahanan kunci dan unit kendaraan bermotor,” ujarnya.

    Dalam operasi penertiban, Bapenda Riau juga menyediakan mobil Samsat keliling sehingga wajib pajak bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan di lokasi.

    “Namun, apabila wajib pajak tidak menyanggupi melakukannya di tempat tersebut, maka wajib pajak dapat melunasinya dalam jangka waktu tiga hari ke depan di kantor unit pelaksana teknis maupun datang lagi ke lokasi kegiatan operasi penertiban,” katanya. (*)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Rusuh Manokwari, Ini Pesan Damai dari Masyarakat Papua di Riau
  • Pin Emas DPRD DKI Rp1,3 Miliar, Pengamat: Pemborosan
  • Denda Masih Diampuni, Segera Bayar PBB Sebelum 31 Agustus
  • Luas Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau Mencapai 5.345 Hektare
  • Ketua PDPM Rohil Ajak Masyarakat Rajut Kebhinekaan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved