BREAKING NEWS :
PT RAPP Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Pemangku Kepentingan di Riau
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

16:52 - Larangan Pakai Mobdin Mudi...
05:33 - Gubri dan Wagubri Berbuka ...
22:02 - Hadiri Bukber di Jakarta, ...
04:48 - Pengerjaan Seksi 3 dan 4 J...
13:42 - OPD Belum Selesaikan Admin...
16:01 - Gubri dan Baznas Sepakat C...
20:25 - KPK Larang PNS Terima Pars...
17:56 - Kaget 8 Orang PTT Positif ...
05:30 - Pemprov Riau Santunani Kel...
12:44 - Ini Pesan Gubri Syamsuar s...
16:06 - Gubri dan Wagubri Dijadwal...
20:32 - Presiden RI Pimpin Langsun...
15:08 - Gubri Hadiri Lomba Masak M...
19:41 - Kukuhkan Kepala BPKP Riau,...
15:48 - Pemprov Riau Sudah Terima ...
16:22 - Pemilu Usai, Gubernur Syam...
18:22 - Video Conference dengan Ke...
14:51 - Pastikan Pemilu Berjalan L...
11:31 - Gubri Hadiri Rakor Kepengh...
16:48 - Buka Rakor Penghulu dan Lu...
 
Presiden RI Pimpin Langsung Ratas Bersama Gubri dan Bupati Terkait Konflik Lahan di Kampar
Jumat, 03/05/2019 - 20:32:50 WIB
Gubernur Riau H. Syamsuar, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan 2 Tokoh Masyarakat Kampar Yamed dt. Paduko dan Abdoel Rakhan Chan hadiri rapat terbatas tentang tanah perkebunan di Kampar di istana Negara yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kalla.
Gubernur Riau H. Syamsuar, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan 2 Tokoh Masyarakat Kampar Yamed dt. Paduko dan Abdoel Rakhan Chan hadiri rapat terbatas tentang tanah perkebunan di Kampar di istana Negara yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kalla.
TERKAIT:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin jalannya rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, pada Jumat (3/5/2019). Rapat terbatas kali ini membahas soal upaya percepatan penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanahan.

"Setiap ke daerah, baik saat membagi sertifikat maupun kunjungan-kunjungan ke kampung atau ke desa selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun rakyat dengan pemerintah," kata Presiden mengingatkan jajarannya.

Kepala Negara kemudian menyinggung salah satu sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat dengan BUMN yang terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Menurutnya, sengketa-sengketa serupa itu tidak hanya terjadi di satu-dua tempat saja, namun tersebar di banyak wilayah. "Saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan, agar rakyat memiliki kepastian hukum dan ada rasa keadilan," ucapnya.

Terkait dengan konsesi atau hak atas pemanfaatan lahan yang diberikan pemerintah, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa konsesi tersebut harus mempertimbangkan keberlangsungan dan kepentingan masyarakat yang telah mendiami lahan konsesi tersebut sejak lama.

Dirinya tak ingin perusahaan-perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan izin kelola lahan sementara masyarakat yang berada di wilayah konsesi tersebut justru merasa kesulitan untuk memanfaatkan lahan di sekitar mereka.

"Konsesi yang diberikan kepada swasta kalau di tengahnya itu ada desa yang sudah bertahun-tahun hidup di situ kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu ya harus diberikan. Berikan kepada masyarakat desa itu kepastian hukum," kata Presiden.

Di hadapan jajaran terkait, Kepala Negara memerintahkan dengan tegas untuk mencabut konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan bila ditemui adanya sengketa lahan dengan masyarakat sekitar wilayah konsesi.

"Ini rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan. Sudah jelas di situ masyarakat hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan," tuturnya.

Presiden melanjutkan, untuk menangani permasalahan serupa itu di seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan ketegasan dan langkah-langkah yang sistematik. Dengan upaya yang tersistem itu diharapkan penyelesaian sengketa tidak hanya per kasus melainkan menyentuh seluruh persoalan dasar.

"Karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota, maka gunakan cara-cara yang sistemik, yang tersistem, untuk bisa menyelesaikan semua. Tidak satu per satu," ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta agar kebijakan-kebijakan yang berimplikasi pada penataan dan penanggulangan sengketa pertanahan seperti kebijakan satu peta dan percepatan penerbitan sertifikat untuk rakyat terus dijalankan.

Kepala Negara berharap agar pada tahun 2024 atau 2025 mendatang seluruh bidang tanah di Indonesia dapat memiliki sertifikat sehingga mengurangi munculnya potensi sengketa tanah. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • PT RAPP Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Pemangku Kepentingan di Riau
  • Kembali Lolos ke Senayan, Jon Erizal Raih Suara Tertinggi di Riau
  • Safari Ramadan wagubri, Bupati Rohul Minta Pembangunan Jalan Provinsi di Rohul
  • BPJS TK Panam Buka Puasa Bareng Peserta Platinum
  • Larangan Pakai Mobdin Mudik Lebaran, Gubri Minta Satpol PP Lakukan Pemantauan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved