BREAKING NEWS :
Hasil Mediasi, Jam Buka Indomaret di Komplek Mal SKA Dibatasi
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

13:24 - Akhir Juli, Riau Kembali G...
11:43 - Hingga Juli, Realisasi APB...
13:17 - Cacat Administrasi, Gubri ...
15:01 - Gubri Berharap Dana APBN B...
14:46 - Irup HUT Bhayangkara ke-73...
20:47 - DAK Fisik Riau Rp 1,7 Tril...
08:04 - Jangan Sampai Bencana Asap...
19:40 - Dapat Gelar Datuk Seri Set...
13:31 - Masuki Musim Kemarau, Pemp...
12:36 - Dua ASN Pemprov Riau Terli...
12:26 - Tindak Tegas Peredaran Nar...
15:08 - Harganas ke-26, Gubernur R...
17:33 - DPRD Riau Minta Perjalanan...
18:09 - Pemprov Riau Tak Bisa Bant...
16:27 - Gubri Dampingi Presiden di...
10:30 - Jadi Utusan Delegasi RI, G...
09:54 - Belum Ada Tanda-tanda Muta...
05:54 - Pemprov Riau Usulkan Kuota...
13:40 - Pangkas Harga Tiket Pesawa...
08:47 - Pemprov Riau Siapkan Sanks...
 
Presiden RI Pimpin Langsung Ratas Bersama Gubri dan Bupati Terkait Konflik Lahan di Kampar
Jumat, 03/05/2019 - 20:32:50 WIB
Gubernur Riau H. Syamsuar, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan 2 Tokoh Masyarakat Kampar Yamed dt. Paduko dan Abdoel Rakhan Chan hadiri rapat terbatas tentang tanah perkebunan di Kampar di istana Negara yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kalla.
Gubernur Riau H. Syamsuar, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan 2 Tokoh Masyarakat Kampar Yamed dt. Paduko dan Abdoel Rakhan Chan hadiri rapat terbatas tentang tanah perkebunan di Kampar di istana Negara yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kalla.
TERKAIT:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin jalannya rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, pada Jumat (3/5/2019). Rapat terbatas kali ini membahas soal upaya percepatan penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanahan.

"Setiap ke daerah, baik saat membagi sertifikat maupun kunjungan-kunjungan ke kampung atau ke desa selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun rakyat dengan pemerintah," kata Presiden mengingatkan jajarannya.

Kepala Negara kemudian menyinggung salah satu sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat dengan BUMN yang terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Menurutnya, sengketa-sengketa serupa itu tidak hanya terjadi di satu-dua tempat saja, namun tersebar di banyak wilayah. "Saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan, agar rakyat memiliki kepastian hukum dan ada rasa keadilan," ucapnya.

Terkait dengan konsesi atau hak atas pemanfaatan lahan yang diberikan pemerintah, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa konsesi tersebut harus mempertimbangkan keberlangsungan dan kepentingan masyarakat yang telah mendiami lahan konsesi tersebut sejak lama.

Dirinya tak ingin perusahaan-perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan izin kelola lahan sementara masyarakat yang berada di wilayah konsesi tersebut justru merasa kesulitan untuk memanfaatkan lahan di sekitar mereka.

"Konsesi yang diberikan kepada swasta kalau di tengahnya itu ada desa yang sudah bertahun-tahun hidup di situ kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu ya harus diberikan. Berikan kepada masyarakat desa itu kepastian hukum," kata Presiden.

Di hadapan jajaran terkait, Kepala Negara memerintahkan dengan tegas untuk mencabut konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan bila ditemui adanya sengketa lahan dengan masyarakat sekitar wilayah konsesi.

"Ini rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan. Sudah jelas di situ masyarakat hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan," tuturnya.

Presiden melanjutkan, untuk menangani permasalahan serupa itu di seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan ketegasan dan langkah-langkah yang sistematik. Dengan upaya yang tersistem itu diharapkan penyelesaian sengketa tidak hanya per kasus melainkan menyentuh seluruh persoalan dasar.

"Karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota, maka gunakan cara-cara yang sistemik, yang tersistem, untuk bisa menyelesaikan semua. Tidak satu per satu," ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta agar kebijakan-kebijakan yang berimplikasi pada penataan dan penanggulangan sengketa pertanahan seperti kebijakan satu peta dan percepatan penerbitan sertifikat untuk rakyat terus dijalankan.

Kepala Negara berharap agar pada tahun 2024 atau 2025 mendatang seluruh bidang tanah di Indonesia dapat memiliki sertifikat sehingga mengurangi munculnya potensi sengketa tanah. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Hasil Mediasi, Jam Buka Indomaret di Komplek Mal SKA Dibatasi
  • PT NSR Kembali Salurkan Bantuan kepada Masyarakat Kampar Kiri Hilir
  • Polytron Zeromatic Belleza Turut Merayakan Indahnya Persatuan Indonesia
  • Kukerta di Bantan Sari, Mahasiswa Tematik UR Berbaur dengan Masyarakat
  • Mal Pekanbaru dan Hotel Grand Jatra Diperluas dan Renovasi Besar-besaran
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved