BREAKING NEWS :
Makin Luas, Kapolres Pelalawan Terpaksa Menginap di Lokasi Karhutla
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

14:06 - Gubernur Riau Tinjau Lokas...
17:05 - Besok Peletakan Batu Perta...
16:24 - Gubri Sebut Imam Masjidil ...
14:02 - Rahasia Musuh Peradaban, K...
09:28 - Karena Hal Ini Gubri Sebut...
19:07 - Gubri Sebut Anggaran Ranpe...
17:01 - Kabirokesra Pemprov Riau S...
13:35 - Perubahan APBD Riau 2019; ...
14:11 - Disbud Tampilkan Berbagai ...
12:53 - Raih Penghargaan Kota Laya...
15:14 - Gubri Pimpin Rapat Koordin...
08:15 - Gubernur Syamsuar Sambut K...
07:38 - Gubernur Riau Ngaku Bangga...
12:15 - HUT ke-74 RI, Gubri Fokus ...
20:46 - Tidak Semua ASN Ikut Upaca...
16:06 - Gubri Ingin Proses Penyamb...
14:13 - Sidak di Kantor Ini, Wagub...
19:31 - Gubri Apresiasi Pameran Fo...
12:33 - Wagubri Ingatkan ASN Tak N...
23:32 - Gubernur Riau Syamsuar Lau...
 
Isu Perumahan Tenaga Honorer, Sekdaprov Riau: Kalau Saya Bilang Tidak Ada, Ya Tidak Ada
Sabtu, 08/12/2018 - 12:09:38 WIB
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi
TERKAIT:

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap memperjuangkan honorer untuk dapat berkontribusi dalam tugas pemerintahan. Hal ini juga membantah adanya isu yang berkembang tentang rencana merumahkan tenaga honorer.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi menegaskan, tidak ada rencana merumahkan tenaga honorer. Sehingga tidak perlu menjadi permasalahan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Belum kita belum ada wacana. Sampai saat ini tidak ada wacana merumahkan tenaga honorer. Ya kalau saya bilang tidak ada, ya tidak ada, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," paparnya.     

Sementara soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih dalam kajian. Secara umum pihaknya mendukung kebijakan Pemerintah Pusat tersebut.

"Itukan kebijakan pusat, saya belum baca detail kebijakan itu. Tunggu, saya pelajari dulu bagaimana implementasinya. Nantinya baru dapat diketahui potensi dalam menerapkan kebijakan tersebut," ujar Mantan Sekretaris Bappeda Riau itu, dikutip mediacenterriau. (*)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Makin Luas, Kapolres Pelalawan Terpaksa Menginap di Lokasi Karhutla
  • Dampingi Gubri saat Tinjau Lokasi Kebakaran Pasar Tembilahan, Bupati Wardan Minta Pedagang Bersabar
  • Gebyar Merdeka, Beli Xpander di NBM Pekanbaru Bonus 3 Gram Emas dan Seat Cover
  • Hasil FP3 MotoGP Inggris: Quartararo Masih Terdepan, Rossi Peringkat 2
  • Pariwisata Hong Kong Oleng, Perhotelan dan Properti Turunkan Harga
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved