BREAKING NEWS :
Kejari Kuansing Wakili Riau Tingkat Nasional untuk Tipe B Percontohan Wilayah Bebas Korupsi
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

16:22 - Pemilu Usai, Gubernur Syam...
18:22 - Video Conference dengan Ke...
14:51 - Pastikan Pemilu Berjalan L...
11:31 - Gubri Hadiri Rakor Kepengh...
16:48 - Buka Rakor Penghulu dan Lu...
08:27 - Gubernur Syamsuar Ungkap B...
12:44 - Buka Workshop Peguatan PPI...
13:34 - Berikan Solusi Tanpa Memba...
12:07 - Gubri Himbau Camat Aktif A...
21:27 - Wagubri Didaulat sebagai K...
16:55 - Silaturahmi Wagubri dengan...
13:42 - Gubri Minta PKL Pekanbaru ...
11:51 - Jumat Bersih, Gubri Tak Su...
20:12 - Pelayanan BPJS Kesehatan S...
18:55 - Gubri Hadiri Seminar Nasio...
20:48 - Pemprov Riau Godok Pergub ...
15:04 - Gubri Tinjau Langsung Jala...
13:04 - Sosialisasi Aplikasi e-PNP...
17:04 - Seminar Riau Outlook 2019-...
21:29 - Wujudkan Wisata Halal, Pem...
 
Isu Perumahan Tenaga Honorer, Sekdaprov Riau: Kalau Saya Bilang Tidak Ada, Ya Tidak Ada
Sabtu, 08/12/2018 - 12:09:38 WIB
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi
TERKAIT:

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap memperjuangkan honorer untuk dapat berkontribusi dalam tugas pemerintahan. Hal ini juga membantah adanya isu yang berkembang tentang rencana merumahkan tenaga honorer.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi menegaskan, tidak ada rencana merumahkan tenaga honorer. Sehingga tidak perlu menjadi permasalahan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Belum kita belum ada wacana. Sampai saat ini tidak ada wacana merumahkan tenaga honorer. Ya kalau saya bilang tidak ada, ya tidak ada, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," paparnya.     

Sementara soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih dalam kajian. Secara umum pihaknya mendukung kebijakan Pemerintah Pusat tersebut.

"Itukan kebijakan pusat, saya belum baca detail kebijakan itu. Tunggu, saya pelajari dulu bagaimana implementasinya. Nantinya baru dapat diketahui potensi dalam menerapkan kebijakan tersebut," ujar Mantan Sekretaris Bappeda Riau itu, dikutip mediacenterriau. (*)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kejari Kuansing Wakili Riau Tingkat Nasional untuk Tipe B Percontohan Wilayah Bebas Korupsi
  • Makin Terjangkau, Inilah Kartu Grafis Terbaru Colorful iGame GeForce GTX 1650 Ultra 4G
  • Lagi-lagi KPU Salah Input, di TPS 04 Petak Kaja Bali Suara Jokowi Kelebihan 1.650
  • Kasus Pemalsuan SK Menteri, Suratno dan Teten Tertunduk Lesu saat JPU Bacakan Dakwaan
  • Disdikpora Kuansing Sedot Anggaran Paling Besar Rp 445 Miliar TA 2018
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved