BREAKING NEWS :
Kasus Dugaan Proyek Jalan, KPK Panggil Mantan Anggota DPRD Bengkalis
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

06:27 - Status Siaga Karhutla, Ria...
19:43 - Jalani Prosesi Tepuk Tepun...
14:59 - Wilayah Pesisir Masih Memp...
09:22 - Karhutla Makin Meluas di R...
16:31 - Galeri Foto Pelantikan Sya...
10:35 - Syamsuar-Edy Natar Resmi J...
06:48 - Hari Ini, Presiden Jokowi ...
20:35 - Inilah Deretan Acara Pelan...
14:13 - Penetapan Status Siaga Kar...
14:42 - Besok, 333 CPNS Pemprov Ri...
13:11 - Apel Terakhir, Wan Thamrin...
12:50 - Terima 181 Pelamar PPPK, B...
11:04 - Wan Thamrin Tegaskan Kepal...
07:13 - Pemprov Riau Bangun 2.000 ...
08:10 - Pemprov Riau Bertekad Awas...
16:02 - Usai Lantik 120 Pejabat, G...
09:13 - Pemprov Riau Diminta Siapk...
16:08 - Pengumuman Hasil CPNS 2018...
16:00 - Presiden Resmi Lantik Wan ...
12:09 - Isu Perumahan Tenaga Honor...
 
Isu Perumahan Tenaga Honorer, Sekdaprov Riau: Kalau Saya Bilang Tidak Ada, Ya Tidak Ada
Sabtu, 08/12/2018 - 12:09:38 WIB
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi
TERKAIT:

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap memperjuangkan honorer untuk dapat berkontribusi dalam tugas pemerintahan. Hal ini juga membantah adanya isu yang berkembang tentang rencana merumahkan tenaga honorer.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi menegaskan, tidak ada rencana merumahkan tenaga honorer. Sehingga tidak perlu menjadi permasalahan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Belum kita belum ada wacana. Sampai saat ini tidak ada wacana merumahkan tenaga honorer. Ya kalau saya bilang tidak ada, ya tidak ada, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," paparnya.     

Sementara soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih dalam kajian. Secara umum pihaknya mendukung kebijakan Pemerintah Pusat tersebut.

"Itukan kebijakan pusat, saya belum baca detail kebijakan itu. Tunggu, saya pelajari dulu bagaimana implementasinya. Nantinya baru dapat diketahui potensi dalam menerapkan kebijakan tersebut," ujar Mantan Sekretaris Bappeda Riau itu, dikutip mediacenterriau. (*)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kasus Dugaan Proyek Jalan, KPK Panggil Mantan Anggota DPRD Bengkalis
  • Hadiri Syukuran Gubri dan Wagubri, Alfedri Berharap Riau Lebih Maju Dipimpin Syamsuar
  • Siaga Karhutla, 54 Titik Panas Terdeteksi di Riau
  • Wabup Inhil Hadiri Haul Syekh Abdul Qodir Jailani
  • HSPN 2019, Polres Meranti Bersama Instansi Terkait Lakukan Gotong Royong Massal
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved