Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

16:07 - Tingkatkan Pelayanan pada ...
19:32 - Bupati Pelalawan Ajak Kade...
21:18 - GCN Raih Juara 1 Kompetisi...
19:11 - Dana BOS Triwulan 4 Akan C...
18:14 - PT SLS Dukung Program Pela...
10:41 - Satpol PP: Tegakkan Perda ...
13:18 - Bupati Pelalawan Raih Peng...
13:50 - Guru Pelalawan Diharap Pun...
16:43 - Bono Raih Destinasi Lokasi...
14:37 - Harris Beri Nama Harmoni R...
10:16 - UMK 2018 Pelalawan Naik 8,...
12:53 - Rabu, TNTN Gelar Festival ...
13:47 - PKBM Anugerah Illahi Gelar...
16:33 - Wabup Zardewan Hadirkan Sm...
15:34 - H.M.Harris Pimpin Rapat Pe...
16:15 - Besok Seluruh Agen dan Pan...
10:11 - Asnol Mubarack Kembali Dib...
15:21 - Dibuka Wabup Zardewan, PWI...
16:46 - Tim FERT RAPP Bantu Pemada...
17:45 - Pemkab Pelalawan dan Legis...
 
FSP2KI Minta Bupati Pelalawan Sampaikan ke Pusat agar Tinjau Ulang PP 57
Kamis, 19/10/2017 - 13:00:08 WIB
FSP2KI Pelalawan berphoto bersama Bupati Pelalawan usai audiensi, Rabu (19/10/2017).
FSP2KI Pelalawan berphoto bersama Bupati Pelalawan usai audiensi, Rabu (19/10/2017).
TERKAIT:

PELALAWAN - Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) meminta pada Bupati Pelalawan untuk ikut bersama-sama memperjuangkan aspirasi para karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) terkait izin operasional perusahaan yang akan dibekukan atau distop, jika PP 57 diterapkan oleh pemerintah.

Hal ini terungkap saat Presiden FSP2KI Indonesia, Hamdani, bersama sejumlah anggota FSP2KI lainnya menggelar audiensi dengan orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan, HM Harris, di lantai 2 Kantor Bupati Pelalawan, Rabu (18/10/2017). Menurutnya, permintaan FSP2KI diharapkan bisa diteruskan oleh Bupati Pelalawan ke pusat.

"Adanya PP 57 ini benar-benar meresahkan kami sebagai karyawan. Betapa tidak, jika PP ini diterapkan maka dikhawatirkan perusahaan juga akan memberhentikan karyawannya. Karena kegelisahan ini, kami dari FSP2KI menghadap Pak Bupati dan meminta beliau agar bersama-sama memperjuangkan serta memberikan penekanan pada pusat agar PP 57 ini ditinjau ulang, atau bilamana perlu dicabut," tegasnya.

Hamdani menjelaskan bahwa jika PP ini diterapkan maka bakal ada 10 ribu karyawan yang kehilangan mata pencaharian. Jumlah tersebut belum termasuk pihak kontraktor serta mitra bina lainnya yang selama ini bekerjasama dengan perusahaan.

"Data yang ada pada saya, untuk karyawan tetap saja ada kisaran 10 ribu orang, belum dihitung jumlah keluarganya. Kemudian kontraktor-kontraktor serta mitra bina lainnya, yang selama ini bekerjasama dengan perusahaan. Artinya, jika PP ini diterapkan maka akan berdampak sosial ekonomi yang tinggi bagi Riau khususnya Pangkalankerinci," tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Pelalawan HM Harris menyatakan apresiasinya atas kedatangan FSP2KI. Selaku Bupati, dirinya akan menyampaikan aspirasi FSP2KI ini ke pemerintah pusat melalui Gubernur. Karena secara struktural, hanya Gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

"Tapi selaku Bupati dan juga karena PT RAPP ini berada di Kabupaten Pelalawan, maka dirinya akan mencoba menyampaikan persoalan ini ke Presiden dan Kemen LHK," kata Bupati.

Ditanya soal langkah selanjutnya terkait penerapan PP 57 ini, Ketua FSP2KI, Hamdani, mengatakan bahwa rencananya pada Jumat besok, (20/10), pihaknya akan menggelar demo di Pangkalankerinci dan Pekanbaru. Demo damai ini juga bertujuan agar para pemangku kepentingan di pusat dapat meninjau kembali PP 57 ini, bahkan jika perlu dicabut kembali karena dampaknya akan besar sekali.

"Rencananya dalam demo nanti kita akan mengerahkan massa sebanyak 10 ribu. Kita sekarang masih koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk dengan Polda Riau," tukasnya.

Penulis : Andy Indrayanto
Editor : Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Bhabinkamtibmas Polsek Bantan Bagi Sembako Kepada Masyarakat Kurang Mampu
  • Wakil Bupati Minta Penahanan Tersangka Kadis PUPRPKP Meranti Ditangguhkan
  • Minim Sponsor, Event Triathlon di Pekanbaru Ditunda
  • Tingkatkan Pelayanan pada Masyarakat, Polres Pelalawan Gerakkan Mobil SIM Keliling
  • Ayahanda Meninggal, Suparman Tidak Sempat Bertemu untuk Terakhir Kalinya
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved