Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

11:41 - Pelantikan PC PGRI Ukui, I...
13:41 - 17 PNS Tersangkut Korupsi ...
11:03 - Salah Seorang Tim Penggera...
11:46 - Jelang Milenial Road Safet...
14:02 - Tidak Ikut Pemberkasan, Sa...
09:35 - Menuju Zero Accident, Sat ...
10:21 - Kunjungi Techno Park Pelal...
15:14 - Realisasi Anggaran Pemkab ...
11:36 - Batik Bono segera Tingkatk...
10:39 - Kota Pangkalan Kerinci Rai...
11:12 - Sempat Dirawat di Puskesma...
08:38 - Kukuhkan IKLAS Pelalawan, ...
12:47 - Wabup Zardewan Berharap An...
15:35 - Dorong Pembangunan, Dua De...
09:29 - Wabup Hadiri MOU Kemensos ...
17:13 - Pemkab Pelalawan Ambil Lan...
14:58 - Blanko e-KTP Kosong di Pel...
14:41 - 2018, Zakat yang Terkumpul...
14:29 - Dibanding 2017, Izin yang ...
12:29 - DPM-PTSP Pelalawan Terapka...
 
BKD Pelalawan Sudah Surati SKPD Lakukan Evaluasi Honorer
Jumat, 01/01/2016 - 16:50:56 WIB

PELALAWAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan mengaku pada bulan November lalu telah menyurati seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Pelalawan agar melaporkan hasil evaluasi kinerja tenaga honorer. Laporan ini dibutuhkan untuk dievaluasi Pemkab Pelalawan untuk mengeluarkan rekomendasi terkait kontrak tenaga honorer apakah kontrak diperpanjang ataupun diputuskan.

"Jadi kita memang sudah surati SKPD, karena Januari 2016 ada masa habis kontrak tenaga honorer. Jadi seluruh SKPD akan melaporkan absensi, disiplin serta kinerja tenaga honorer di SKPD-nya masing-masing. Pemkab akan menseleksi dan mengevaluasi kembali, apakah akan dilanjutkan kontraknya atau diputuskan," terang Kepala BKD Pelalawan, Andi Yuliandri,S.Kom, pada media ini.

Disinggung soal instruksi Bupati Pelalawan HM.Harris yang meminta seluruh tenaga honorer untuk dievaluasi, Andi mendukung instruksi ini. Menurutnya, memang keberadaan tenaga honorer untuk mengisi kekurangan-kekurangan pegawai. Tentunya peran tenaga honorer diharapkan melapisi kekurangan yang ada dan berkontribusi terhadap Pemerintah Daerah. Bukan sebaliknya, tentu akan hanya menjadi beban," tandasnya.

Ditambahkannya, bahwa evaluasi kinerja tenaga honorer sepenuhnya dilakukan oleh pihak SKPD masing-masing. "Laporan harus rill dan bukan mengada-ngada.Karena ini menjadi bahan evaluasi tindak lanjut Pemkab. Pegawai baik  yang sudah ASN maupun yang honorer adalah abdi negara dengan sepenuhnya menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Mereka harus memberikan kontribusi membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, jangan malah menjadi beban," tukasnya.

Penulis : Andy Indrayanto
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kepergok Lagi Bersih-bersih Diri di Kamar, Dz Sempat Hubungi Anak Korban Minta Istighfar, "Tidak Seperti yang Kau Pikirkan"
  • Penertiban Dua Hari, Bawaslu dan Satpol PP Riau Copot 34 APK Salahi Aturan
  • Pembagian Kantong Sampah Gratis untuk Edukasi Masyarakat Pekanbaru
  • Belum Tuntas, Pemkab Kuansing Kembali Sampaikan 7 Prolegda Luncuran 2018 ke DPRD Kuansing
  • Pertama di Riau, BPN Rohul Canangkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved