Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

16:08 - Menuju Pelalawan Smart Cit...
15:54 - Sambut Smart City di Pelal...
09:21 - Plt Sekda Pelalawan Ingatk...
14:43 - Wabup Zardewan Buka Lomba ...
06:13 - 3 Agustus, CJH Pelalawan D...
20:38 - Wabup H Zardewan Lepas 401...
17:19 - INGAT!! ASN Pelalawan Dila...
17:16 - Bupati Pelalawan Harapkan ...
16:29 - Hari Ini, Bupati Harris Bu...
08:56 - Gara-gara Perbaikan Jalint...
18:15 - Juni, Disdik Pelalawan Bak...
12:31 - Pemkab Pelalawan Diminta T...
18:29 - Masuki Bulan Suci Ramadan,...
10:22 - Wujudkan Masyarakat Sehat ...
08:54 - Satpol PP Pelalawan: Selur...
06:45 - Kebhinekaan Tercermin Dala...
16:24 - IKDD PT RAPP Taja Kegiatan...
18:43 - Tingkatkan Perekonomian, ...
15:55 - Agar Jadi Contoh, Pelalawa...
06:42 - Diskominfo Pelalawan Ikuti...
 
BKD Pelalawan Sudah Surati SKPD Lakukan Evaluasi Honorer
Jumat, 01/01/2016 - 16:50:56 WIB

PELALAWAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan mengaku pada bulan November lalu telah menyurati seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Pelalawan agar melaporkan hasil evaluasi kinerja tenaga honorer. Laporan ini dibutuhkan untuk dievaluasi Pemkab Pelalawan untuk mengeluarkan rekomendasi terkait kontrak tenaga honorer apakah kontrak diperpanjang ataupun diputuskan.

"Jadi kita memang sudah surati SKPD, karena Januari 2016 ada masa habis kontrak tenaga honorer. Jadi seluruh SKPD akan melaporkan absensi, disiplin serta kinerja tenaga honorer di SKPD-nya masing-masing. Pemkab akan menseleksi dan mengevaluasi kembali, apakah akan dilanjutkan kontraknya atau diputuskan," terang Kepala BKD Pelalawan, Andi Yuliandri,S.Kom, pada media ini.

Disinggung soal instruksi Bupati Pelalawan HM.Harris yang meminta seluruh tenaga honorer untuk dievaluasi, Andi mendukung instruksi ini. Menurutnya, memang keberadaan tenaga honorer untuk mengisi kekurangan-kekurangan pegawai. Tentunya peran tenaga honorer diharapkan melapisi kekurangan yang ada dan berkontribusi terhadap Pemerintah Daerah. Bukan sebaliknya, tentu akan hanya menjadi beban," tandasnya.

Ditambahkannya, bahwa evaluasi kinerja tenaga honorer sepenuhnya dilakukan oleh pihak SKPD masing-masing. "Laporan harus rill dan bukan mengada-ngada.Karena ini menjadi bahan evaluasi tindak lanjut Pemkab. Pegawai baik  yang sudah ASN maupun yang honorer adalah abdi negara dengan sepenuhnya menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Mereka harus memberikan kontribusi membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, jangan malah menjadi beban," tukasnya.

Penulis : Andy Indrayanto
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Prioritaskan Tunda Bayar 2016, BPKAD Kuansing Terima SPP Sertifikasi dari Dispora
  • Tingkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kampanye Membaca Program Pelita Pustaka
  • Kecewa Jatah APBD Provinsi Semakin Kecil, Masyarakat Dorong Irwan Maju Pilgubri 2018
  • ‪BPP DPRD Kuansing Bimtek Penerapan PP Nomor 18 Tahun 2017
  • Anggaran Setiap Tahun Kasus Tipikor Nihil, 3 Kejari di Riau Terancam Sanksi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved