Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

19:20 - Kabut Asap Tak Kunjung Red...
17:59 - Wakil Bupati Pelalawan Seb...
17:48 - Kunjungi Karhutla di Pelal...
18:51 - Kodim 0313 KPR Masih Berji...
15:55 - Penutupan MTQ XVIII, Ini P...
15:56 - Pemkab Pelalawan Bangun 36...
15:16 - MPC PP Pelalawan Minta Per...
17:00 - Kabut Asap Makin Pekat, Ka...
14:07 - Bupati Harris Resmikan Kan...
13:45 - Lahan PT Adei Kembali Terb...
13:32 - Wabup Zardewan Buka MTQ XV...
16:29 - Gara-Gara Asap, Pemkab Pel...
15:25 - Udara Memburuk Akibat Asap...
10:20 - Kabut Asap Makin Tebal di ...
17:24 - Wujudkan Pelalawan Emas, D...
13:27 - Ditargetkan 30 Ribu, Perte...
15:58 - Kapolres Pelalawan Pimpin ...
19:47 - Inilah Foto Kegiatan Pemad...
17:02 - Pelantikan Anggota DPRD Pe...
19:14 - Selasa Lusa, 35 Anggota Le...
 
Tahun Ini, Pelalawan Terima 1.307 CPNS
Rabu, 15/05/2013 - 12:34:53 WIB

PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. BKD Pelalawan telah mengajukan penambahan pegawai sebanyak 1.307 CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Pasca berakhirnya moratorium PNS, Desember tahun lalu, maka tahun 2013 ini, Pemkab Pelalawan akan membuka kembali penerimaan CPNS," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan, Andi Yuliandri S Kom, Selasa (14/5/2013).

Andi mengatakan, bahwa untuk penerimaan CPNS di tahun 2013 ini maka pihaknya telah mengajukan formasi sebanyak 1.307 ke Kemenpan RB. Formasi yang diajukan tersebut hanya bisa dilakukan setelah ada peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun yang didukung Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

"Atas dasar Anjab dan ABK itulah kita mengajukan jumlah formasi itu. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah untuk tenaga kependidikan sebanyak 896, formasi teknis sebanyak 348 dan untuk tenaga kesehatan hanya 63. Jadi totalnya 1.307 formasi," katanya.

Pasca moratorium PNS dihentikan akhir tahun lalu, sambungnya, maka Kemenpan RB memerintahkan setiap BKD provinsi, kabupaten/kota untuk membuat Anjab dan ABK di tiap masing-masing Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD). Dengan adanya Anjab dan ABK, maka akan diperoleh hasil yang dibutuhkan oleh masing-masingg SKPD terkait jumlah pegawai. (Andy Indrayanto)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kunjungi Masjid Agung Islamic Centre, Bupati Solok Selatan Contoh Program Keagamaan di Rohul
  • Kabut Asap Tak Kunjung Reda, Disdik Pelalawan Kembali Liburkan Siswa Dua Hari ke Depan
  • Siswi SMP di Tandun Rohul Ini Jadi Budak Seks Pamannya, Kini Menanggung Aib Berbadan Dua
  • Desa Sungai Cina Wakili Meranti Ikut Penilaian Lomba PHBS Tingkat Provinsi Riau
  • IM3 Ooredoo Digitalent Asah Kreativitas Digital Siswa
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved