Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

10:16 - UMK 2018 Pelalawan Naik 8,...
12:53 - Rabu, TNTN Gelar Festival ...
13:47 - PKBM Anugerah Illahi Gelar...
16:33 - Wabup Zardewan Hadirkan Sm...
15:34 - H.M.Harris Pimpin Rapat Pe...
16:15 - Besok Seluruh Agen dan Pan...
10:11 - Asnol Mubarack Kembali Dib...
15:21 - Dibuka Wabup Zardewan, PWI...
16:46 - Tim FERT RAPP Bantu Pemada...
17:45 - Pemkab Pelalawan dan Legis...
19:01 - RAPP Bantu Perbaiki Jalan ...
15:48 - Ketua MPC Pemuda Pancasila...
13:00 - FSP2KI Minta Bupati Pelala...
14:49 - Bangun Usaha di Pelalawan ...
19:28 - Lembaga Kemasyarakatan Dim...
17:54 - Rutin Ikuti Pelalawan Expo...
17:40 - Bupati Harris Serahkan Pia...
18:06 - Bupati Harris Harapkan Per...
12:50 - DPM-PTSP Pelalawan Patok T...
16:39 - 128 Stand Ramaikan Pelalaw...
 
Tahun Ini, Pelalawan Terima 1.307 CPNS
Rabu, 15/05/2013 - 12:34:53 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:

PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. BKD Pelalawan telah mengajukan penambahan pegawai sebanyak 1.307 CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Pasca berakhirnya moratorium PNS, Desember tahun lalu, maka tahun 2013 ini, Pemkab Pelalawan akan membuka kembali penerimaan CPNS," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan, Andi Yuliandri S Kom, Selasa (14/5/2013).

Andi mengatakan, bahwa untuk penerimaan CPNS di tahun 2013 ini maka pihaknya telah mengajukan formasi sebanyak 1.307 ke Kemenpan RB. Formasi yang diajukan tersebut hanya bisa dilakukan setelah ada peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun yang didukung Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

"Atas dasar Anjab dan ABK itulah kita mengajukan jumlah formasi itu. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah untuk tenaga kependidikan sebanyak 896, formasi teknis sebanyak 348 dan untuk tenaga kesehatan hanya 63. Jadi totalnya 1.307 formasi," katanya.

Pasca moratorium PNS dihentikan akhir tahun lalu, sambungnya, maka Kemenpan RB memerintahkan setiap BKD provinsi, kabupaten/kota untuk membuat Anjab dan ABK di tiap masing-masing Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD). Dengan adanya Anjab dan ABK, maka akan diperoleh hasil yang dibutuhkan oleh masing-masingg SKPD terkait jumlah pegawai. (Andy Indrayanto)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sekda Minta Pertahankan dan Tingkatkan Kinerja serta Pelayanan
  • Pemcam Tebingtinggi Barat Gelar Kegiatan Kearifan Lokal
  • Meranti Terima Mobil Damkar dan Ambulance dari Perusahaan Negeri Sakura
  • KPBD Inhu Imbau Warga Waspada Banjir di Musim Penghujan
  • Bapenda dan Dirlantas Polda Riau Razia Kendaraan Tidak Bayar Pajak, Hari I Jaring 150 Pengendara
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved