Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

12:20 - Dukung Pengeboran Bingo, P...
16:29 - Bukti Komitmen Pemberdayaa...
19:37 - Enggan Kenakan Masker N95 ...
19:14 - IDI Pelalawan Peduli Benca...
17:25 - Kabut Asap Tak Kunjung Mem...
19:20 - Kabut Asap Tak Kunjung Red...
17:59 - Wakil Bupati Pelalawan Seb...
17:48 - Kunjungi Karhutla di Pelal...
18:51 - Kodim 0313 KPR Masih Berji...
15:55 - Penutupan MTQ XVIII, Ini P...
15:56 - Pemkab Pelalawan Bangun 36...
15:16 - MPC PP Pelalawan Minta Per...
17:00 - Kabut Asap Makin Pekat, Ka...
14:07 - Bupati Harris Resmikan Kan...
13:45 - Lahan PT Adei Kembali Terb...
13:32 - Wabup Zardewan Buka MTQ XV...
16:29 - Gara-Gara Asap, Pemkab Pel...
15:25 - Udara Memburuk Akibat Asap...
10:20 - Kabut Asap Makin Tebal di ...
17:24 - Wujudkan Pelalawan Emas, D...
 
Dokumen Evajab Kabupaten Pelalawan Diserahkan ke Kemenpan RB
Kamis, 22/08/2019 - 12:30:55 WIB
  Penyerahan Dokumen Evaluasi Jabatan Anjab ABK yang sudah divalidasi oleh Sekda Kabupaten Pelalawan T.Mukhlis ke Asdep V Bidang Kesejahteraan SDM Aparatur Kemenpan RB RI di Kemenpan RB RI Jakarta.
Penyerahan Dokumen Evaluasi Jabatan Anjab ABK yang sudah divalidasi oleh Sekda Kabupaten Pelalawan T.Mukhlis ke Asdep V Bidang Kesejahteraan SDM Aparatur Kemenpan RB RI di Kemenpan RB RI Jakarta.
TERKAIT:
 
  • Dokumen Evajab Kabupaten Pelalawan Diserahkan ke Kemenpan RB
  •  

    PELALAWAN - Setelah melakukan rangkaian proses penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab ABK), Rabu (21/8/2019) di Ruang Sriwijaya Lt. 2 Gedung Kemenpan RB RI, dokumen Evajab Kabupaten Pelalawan telah dinyatakan valid dengan dilakukan pemarafan dokumen oleh Sekda Kabupaten Pelalawan, Tengku Mukhlis.

    Dokumen Evajab diserahkan secara resmi kepada Asdep V Bidang Kesejahteraan SDM Aparatur Kemenpan, Karmaji, untuk selanjutnya akan ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

    Dalam kesempatan itu, Asdep V Kemenpan RB RI menyampaikan bahwa penyelesaian dan implementasi Anjab ABK dari Dokumen Evaluasi Jabatan tersebut harus sudah dapat diterapkan paling lambat 1 tahun setelah Dokumen Evajab diterima dan menjadi dasar dalam perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai atau biasa disebut juga dengan istilah TPP nantinya.

    Sekda Pelalawan, T. Mukhlis selaku Penanggung Jawab Tim Anjab ABK Kabupaten Pelalawan menginginkan juga hal demikian dapat diselesaikan dan diterapkan secepatnya agar proses pembayaran TPP yang diberikan kepada Pegawai Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan ketentuan dan mempunyai dasar yang jelas, yang mana selama ini Korsubgah KPK juga terus mendorong untuk diselesaikannya Evajab yang dimaksud.

    “Alhamdulillah Evaluasi Jabatan Anjab ABK Kabupaten Pelalawan sudah disahkan, yang nantinya tidak hanya untuk keperluan perhitungan TPP Pegawai saja tetapi juga untuk bahan acuan perencanaan, perekrutan PNS, mutasi dan sebagainya terkait SDM Aparatur Kab. Pelalawan dan ini akan kita implementasikan secepatnya,” terang Sekda T. Mukhlis.

    Dihubungi secara terpisah, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pelalawan Syafrizal melalui Kasubbag Kelembagaan dan Tatalaksana, Ferry Admiral selaku Bagian yang menjadi leading sector dan koordinator penyusunan Anjab ABK tersebut,   mengatakan akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Sekda Pelalawan agar penyelesaian hingga implementasi yang dimaksud dapat terealisasi sesuai target.

    “Kita menunggu SK Menteri PAB RB RI turun setelah validasi oleh Pak Sekda tadi siang untuk selanjutnya dibuatkan SK Bupati. Sembari itu secara paralel kita mempersiapkan hal- hal yang terkait agar target waktu yang ditetapkan dapat terpenuhi serta juga akan memberikan informasi dan penjelasan lebih lanjut kepada Tim Kabupaten dan OPD-OPD,” jelas Ferry.

    Seperti diketahui bahwa saat ini Kemenpan RB RI tengah menggesa semua pemerintahan daerah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia untuk dapat melaksanakan amanat penyelesaian Evaluasi Jabatan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan agar dasar perhitungan terkait manajemen SDM Aparatur sudah sesuai dengan ketentuan baku secara nasional.

    Di sisi lain Komisi Pencegahan Korupsi melalui Koordinator Sub Pencegahan Deputi Pencegahan dengan Rencana Aksi di masing-masing regional wilayahnya juga meminta semua pemerintah daerah harus menuntaskan Evaluasi Jabatan, dan dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pelalawan di antaranya telah menyelesaikan dan melewati proses validasi evaluasi yang dimaksud sebagaimana yang diharapkan.

    Penulis : Andy Indrayanto
    Editor : Yusni Fatimah



    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Mitsubishi Xpander Siap Meluncur, Wajah Dapat Penyegaran, Harga Makin Mahal?
  • Tampil Sebagai Runner Up Kiper PS UIR Terpilih Pemain Terbaik Piala Menpora 2019
  • KPU Rohul Raih Tiga Penghargaan Penilaian Penyelenggaraan Pemilu 2019 Provinsi Riau
  • Miris, Uang Perjalanan Dinas Pejabat di Setda Kuansing Sulit Cair dan Belum Dibayar
  • Jarak Pandang Terbatas, Aktivitas Bandara SSK II Terganggu, 4 Pesawat Tak Berani Mendarat
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved