Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

15:47 - Terima Rumah Layak, Andini...
17:11 - Antisipasi Potensi Konflik...
15:32 - Wabup Zardewan Hadiri Pena...
13:35 - Miliki Program Bank Sampah...
19:33 - Ratusan Karyawan Padati Ca...
15:42 - Kepsek SMAN 1 Kerinci Bant...
19:21 - Agat Tak Jatuh Korban Lagi...
18:09 - Parit di Jalan Pinang Ujun...
11:48 - Verifikasi dan Validasi BD...
16:30 - Bentuk Kepedulian Pada Nel...
05:44 - Dibantu PT RAPP, Kini Desa...
19:18 - Buntut dari Pelarangan Sal...
13:50 - Mediasi IPMK dan Pertamina...
21:26 - RAPP Gelar Sosialisasi dan...
15:51 - Kisruh Kepengurusan Intern...
18:13 - Resmi Dilantik, IKMR Dukun...
15:40 - Kepala BKSDA TNTN Pindah T...
11:19 - Sukseskan Smart City, Ini ...
09:36 - Kerap Banjir, Bupati Harri...
09:15 - IPKB Minta Arara Abadi Rea...
 
Kepsek SMAN 1 Kerinci Bantah Pungutan di Sekolahnya Tak Miliki Dasar Hukum
Kamis, 14/03/2019 - 15:42:20 WIB

PELALAWAN - Kepala Sekolah SMAN 1 Pangkalankerinci membantah jika pungutan yang terjadi di sekolahnya guna menutupi kekurangan BOSDA, tak memiliki dasar hukum. Menurutnya, apa yang dilakukannya bersama komite sekolah serta para wali murid soal kesepakatan sumbangan pendidikan sebesar Rp 75 ribu yang ditetapkan dalam rapat Wali Murid pada Senin kemarin (11/3), mempunyai dasar alasan yang kuat.

"Kami sendiri tak berani, Bang, kalau tidak adanya dasar hukum untuk menetapkan sumbangan pendidikan itu," kata Kepsek SMAN 1 Pangkalankerinci, Syahrial MPd, pada media ini di kantornya, Kamis (14/3/2019).

Dia mengatakan bahwa dasar alasan pihaknya bersama komite dan wali murid menetapkan sumbangan pendidikan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan di Pasal 51 ayat 5. Dalam ayat tersebut dibunyikan bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari bantuan pemerintah daerah berupa BOSDA, misalnya.

"Bantuan pemerintah pusat seperti BOSNAS misalnya, kemudian adanya pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau sumber lainnya yang sah," paparnya.

Dari item dalam pasal 51 ayat 5 tersebut, pihaknya mengambil item ketiga yakni pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan. Ini artinya, pihaknya memiliki dasar hukum yang jelas dalam menyikapi sumbangan pendidikan yang harus dilakukan pada para siswanya.

"Di samping itu, kami melakukan hal ini karena adanya penurunan BOSDA yang diberikan oleh Disdik Riau. Kalau tahun kemarin, tiap murid mendapatkan BOSDA sebesar Rp 1,2 juta tapi di tahun 2019 turun menjadi Rp 400 ribu per siswa per tahun. Karena itu, guna menutupi kekurangan dari BOSDA tadi yang dipergunakan untuk operasional sekolah maka kami sepakat dengan komite dan wali murid untuk menetapkan sumbangan pendidikan sebesar Rp 75 ribu per siswa," ujarnya.

Lanjutnya, terkait soal adanya sumbangan pendidikan atau pungutan ini juga pihaknya telah dipanggil oleh DPRD Riau. Semua Kepala Sekolah tingkat SMA dipanggil oleh DPRD Riau dengan waktu yang berbeda-beda. Diakuinya bahwa memang tidak semua sekolah mengalami penurunan BOSDA itu, sekolah kecil malah besarannya meningkat.

"Kalau sekolah SMA yang jumlah siswanya 500 ke atas, besar kemungkinan mengalami penurunan," tukasnya.

Penulis : Andi Indrayanto
Editor : Fauzia
 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pembatasan Siaran TV Kabel, GO Nilai Ada Praktik Kotor
  • Perkantoran Walikota Tenayan Raya Sudah Mulai Digunakan
  • Kursi Wabup Rohul Masih Kosong, Ini Penyebabnya
  • Danrem 031 WB Pimpin Apel Gelar Pasukan PAM VVIP Presiden Jokowi di Dumai
  • Camat Rangsang Pesisir Ingatkan Warganya untuk Tidak Main Api
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved