PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru anggarkan dana operasional untuk camat dan lurah sebesar Rp876 juta. Uang yang dianggarkan di APBD tahun 2017 itu dipertanyakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Koordinator Fitra Provinsi Riau, Usman melihat, kebijakan anggaran yang dialokasikan untuk operasional camat dan lurah tentu terkesan boros. Usman menilai kebijakan itu harusnya dialokasikan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat dan berpihak pada kebutuhan rakyat.

"Rp867 juta itu angka yang fantastis untuk level camat dan lurah. Apalagi mobilitasnya hanya seputaran Kota Pekanbaru," kata Usman di Pekanbaru, Jumat (20/1/2017).

Usman juga mempertanyakan alasan Pemko Pekanbaru yang menyebutkan kebijakan itu untuk menghindari terjadinya pungutan liar (Pungli). Menurut Usman, itu bukanlah alasan untuk membenarkan anggaran tersebut.

"Seorang pejabat publik harus memiliki integritas. Kalau soal Pungli saya kira lebih ke komitmen kelembagaan di tingkat camat dan lurah dalam menjalankan tugas pelayanan publik," jelasnya.

Kalau komitmennya adalah untuk melayani, artinya tidak perlu ada penambahan operasional. Karena para camat dan lurah sudah digaji dengan uang rakyat.

"Kami khawatir operasional ini akan dijadikan oleh camat dan lurah dalam memobilisasi kepentingan calon tertentu," imbuhnya.

Seperti diketahui, Pemko Pekanbaru melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan dana operasional kerja sebesar Rp876 juta di APBD 2017 untuk seluruh camat dan lurah se- Kota Pekanbaru.

Alasan Pemko Pekanbaru memberikan dana operasional itu tak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan aksi tindak Pungli yang saat ini marak di kantor dan instansi pelayanan pemerintah.

Penulis : Delvi Adri
Editor : Yusni Fatimah